KBRN,Surakarta: Komisi III DPRD Kota Solo inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug, Jl. KH Masykur, Jebres Selasa (15/4/2025). Anggota dewan menyoroti kondisi fisik bangunan serta sistem pemeliharaan Rusunawa.

Sidak ini dilakukan menyusul insiden terjatuhnya salah satu penghuni rusunawa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Di mana seorang anak berusia sekitar empat tahun jatuh dari balkon lantai tiga salah satu unit hunian di blok A.

Kejadian ini sontak menyita perhatian publik, terlebih karena korban saat itu hanya ditinggal ibunya sebentar untuk belanja sayur. Diduga anak tersebut meskipun sudah dikunci di dalam rumah, namun berhasil membuka balkon yang tidak terkunci, lalu terjatuh.

Anak tersebut selamat meski mengalami patah tulang paha dan memar di kepala. Balita itu saat ini masih dirawat intensif di RSDM (Rumah Sakit Dokter Moewardi) Solo.

Menyikapi kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo YF Sukasno, menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi alarm bagi pemerintah kota dan DPRD untuk lebih serius dalam memperhatikan kondisi fisik serta sistem pemeliharaan rusun.

“Kami baru saja dari Rusunawa Jurug Blok A, tempat kejadian anak jatuh dari lantai tiga. Anak tersebut ditinggal ibunya belanja, dan dia sebetulnya sudah dikunci di dalam rumah. Tapi ternyata bisa sampai ke balkon yang tidak terkunci, lalu jatuh. Syukur mukjizatnya besar, hanya patah paha dan memar kepala. Tapi ini tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujar Sukasno di lokasi.

Lebih lanjut, Sukasno menekankan bahwa meskipun insiden tersebut bukan langsung disebabkan oleh pagar balkon yang rusak, namun kondisi pagar yang ada saat ini sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius.

“Rusun ini dibangun sejak tahun 2010. Sekarang sudah 2025. Pagar-pagar balkon yang terbuat dari besi sudah banyak yang keropos, cat mengelupas, dan secara visual sudah kumuh. Pemeliharaan harus menjadi prioritas. Pemerintah Kota perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk itu,” ucapnya.

Tak hanya aspek fisik bangunan, Politisi Senior PDIP juga menyoroti tingginya biaya listrik yang dibebankan kepada para penghuni. Menurutnya, perlu adanya pengecekan ulang terhadap pengeluaran bulanan sebesar Rp300 ribu hanya untuk listrik adalah beban yang berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ini sangat tidak ideal. Satu unit bisa habis Rp300 ribu lebih per bulan hanya untuk listrik. Padahal rusun ini diperuntukkan bagi warga MBR. Harus ditata ulang sistem kelistrikannya supaya lebih efisien dan adil,” ucap Ketua Fraksi PDI-P DPRD Solo itu.

Kunjungan ini menjadi pengingat keras bahwa fasilitas publik yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan harus mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya saat awal pembangunan, tetapi juga dalam hal perawatan dan keberlanjutan. MI