RRI.CO.ID, Karanganyar - Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Karanganyar buka suara terkait munculnya wacana skema "war tiket" bagi jemaah haji Indonesia. Wacana ini bergulir sebagai salah satu Ide atas keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki agar ke depan tidak ada lagi antrean panjang bagi jemaah haji.

Kepala Kemenhaj Karanganyar, Sofyan Hadi, menegaskan skema war tiket tersebut saat ini barulah sebatas wacana atau ide awal. Menurutnya, gagasan ini muncul untuk menyikapi antrean haji nasional yang kini telah menembus angka 5,7 juta orang.

Sedangkan, berdasarkan data Kemenhaj Karanganyar, saat ini terdapat 18 ribu masyarakat Karanganyar yang tercatat mengantri untuk melaksanakan ibadah haji. Dari jumlah tersebut, membuat waktu tunggu berangkat haji mencapai 30 tahun.

“Ini masih wacana karena Bapak Presiden menghendaki haji ke depan tidak perlu ada antrean, lalu muncul ide dibuat seperti war tiket. Namun, teknis dan detailnya masih sangat panjang karena harus digodok bersama antara pemerintah dan DPR,” ujar Sofyan Hadi saat dikonfirmasi wartawan, Senin 13 April 2026.

Sofyan menjelaskan wacana ini kemungkinan besar baru bisa direalisasikan sejalan dengan visi Arab Saudi 2030 yang akan memperbesar kuota haji dunia. Dalam skema tersebut, jemaah yang ingin berangkat tanpa antre kemungkinan akan dikenakan biaya penuh tanpa subsidi pemerintah, dengan estimasi biaya mencapai angka 100 juta rupiah.

“Nanti ketika kuota setiap negara bertambah banyak, sebagian bisa dibuat skema war tiket bagi jemaah yang mampu membayar biaya total tanpa subsidi. Jadi pemerintah menghitung biayanya berapa, dan siapa yang mampu berangkat saat itu bisa langsung mendaftar,” ujarnya.

Ia juga memastikan jika ide ini diterapkan, kuota war tiket tidak akan mengganggu jemaah yang saat ini sudah masuk dalam daftar tunggu reguler. Pemerintah berencana untuk melihat sejauh mana antusiasme serta pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat terkait kebijakan baru ini.

“Masyarakat tidak perlu khawatir karena yang sudah mengantre tetap berjalan seperti biasa dan tidak akan terpengaruh. Ini adalah wacana yang out of the box karena pengelolaan dana setoran awal yang terus menumpuk juga bisa menjadi bom waktu jika tidak ada skema baru,” ucap Sofyan.

Hingga saat ini, lanjut Sofyan, Kemenhaj Karanganyar masih akan terus memantau perkembangan wacana tersebut sembari menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sofyan mengingatkan urusan haji adalah urusan umat yang besar, sehingga setiap perubahan kebijakan harus melalui perhitungan yang sangat matang dan transparan.

“Wacana ini biarkan bergulir dulu untuk melihat tanggapan masyarakat, karena pasti ada pro dan kontra. Yang jelas, urusan umat seperti ini tidak bisa langsung diputuskan, harus melalui konsultasi panjang dengan berbagai pihak termasuk legislatif,” katanya.