RRI.CO.ID, SRAGEN - Pemerintah Desa (Pemdes) Katelan, Kecamatan Tangen, akhirnya memilih untuk membatalkan rencana gelaran hiburan rakyat pasar malam yang sedianya akan dilangsungkan di Alun-Alun atau Lapangan Desa Katelan. Langkah ini diambil demi menjaga kondusivitas serta mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat menyusul adanya aksi penolakan.

Kepala Desa Katelan, Kunto Cahyono, menjelaskan bahwa rencana awal pasar malam tersebut sebenarnya diinisiasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selaku pihak yang mengelola lapangan desa. Hiburan rakyat ini ditujukan untuk memberikan rekreasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga di wilayah pelosok atau pedalaman Katelan, sekaligus untuk menghidupkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar alun-alun.

"BUMDes berencana mengadakan hiburan rakyat dengan mendatangkan pasar malam. Namun, menyikapi adanya dinamika dan demi menjaga kondusivitas di masyarakat agar tidak terjadi gejolak yang tidak kita inginkan, sementara waktu kegiatan ini kami batalkan dan ditiadakan dulu," ujar Kunto Cahyono saat dikonfirmasi, Senin 22 Senin 2026.

Terkait aksi penolakan yang sempat ramai di media sosial, Kunto mengklarifikasi bahwa penolakan tersebut tidak mencerminkan sikap seluruh warga Desa Katelan. Menurutnya, gelombang protes tersebut justru datang dari pihak pengurus olahraga lokal, seperti Sekolah Sepak Bola (SSB) dan Persatuan Sepak Bola Tangen (PST), yang selama ini memanfaatkan fasilitas lapangan tersebut.

Ia menyayangkan penolakan tersebut lantaran pihak-pihak yang memprotes sebenarnya tidak mengantongi legalitas resmi maupun izin formal, baik dari Pemdes Katelan maupun BUMDes, untuk menggunakan aset desa tersebut secara eksklusif.

"Sebenarnya aset lapangan itu dikelola langsung oleh BUMDes. Pihak SSB maupun PST itu tidak punya legalitas atau izin tertulis kepada Pemdes maupun BUMDes untuk menempati atau menggunakannya secara sepihak," ujarnya.

"Padahal, kami dari Pemdes sudah memohon kesadaran mereka agar bersedia memberikan kesempatan bergantian. Biar lapangan tidak hanya dimanfaatkan untuk sepak bola saja, tetapi warga lain juga bisa menikmati hiburan di sana," ujar Kades lebih lanjut.

Meski secara regulasi Pemdes dan BUMDes memiliki hak penuh atas pengelolaan lapangan desa, Kunto menegaskan bahwa pihaknya memilih mengalah demi meredam ketegangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu pekan terakhir.

Ke depan, Pemdes Katelan bersama BUMDes akan mengevaluasi kembali situasi ini dan mulai mencari alternatif kegiatan atau program lain yang dapat memberikan pemasukan bagi desa, tanpa harus memicu gesekan di masyarakat. MI