Smart City Solo Tak Sekadar Digitalisasi, Pemkot Dorong Kebijakan Berbasis Data

RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta mengarahkan pengembangan Smart City pada penerapan kebijakan berbasis data atau data driven policy. Pendekatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Dewan Smart City 2026 di Bale Tawang Arum, Senin 28 September 2026.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan Smart City tidak hanya berkaitan dengan aplikasi maupun digitalisasi. Menurutnya, inti Smart City adalah memastikan kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang dibutuhkan masyarakat.

"Smart City itu bukan tentang aplikasi. Smart City itu bukan hanya tentang digital, tapi Smart City adalah data driven policy, di mana kebijakan itu berbasis data yang memang dibutuhkan masyarakat," katanya.

Respati mengatakan kebijakan berbasis data juga diperlukan untuk meningkatkan objektivitas pemerintah dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Ke depan, Respati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membuka dan menggunakan data lapangan sebelum menentukan kebijakan. Data tersebut akan menjadi dasar agar kebijakan tidak lagi bergantung pada subjektivitas.

"Arahnya ke depan semua OPD dalam penentuan kebijakan harus buka data lapangan dulu. Jadi lebih tepat, lebih objektif, jadi tidak lagi subjektivitas," ucapnya.

Respati mengakui keluhan masyarakat masih terus muncul sehingga pemerintah perlu menjawab berbagai tantangan dengan pendekatan berbasis data. Menurutnya, OPD dapat memaksimalkan data yang telah tersedia untuk mendukung penyusunan kebijakan.

"Yang penting ini OPD bekerja saja berbasis data itu saja. Nanti yang sudah ada kita maksimalkan saja," ucap Respati.

Menurut Respati, penerapan data driven policy menjadi tujuan utama pengembangan Smart City di Kota Surakarta. Pendekatan tersebut diharapkan membuat kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. (Reza)