RRI.CO.ID, Sragen: Seluruh Kepala Desa (Kades) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sragen ke Boyolali untuk memperingati Hari Desa Nasional pada Kamis 15 Januari 2026 menuai kritik. Instruksi mobilisasi massa untuk menghadiri Hari Desa dinilai tidak peka terhadap kondisi finansial desa yang dilakukan pemangkasan signifikan.

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah nomor 400.10.2.2./82/019/2026, Pemkab Sragen mewajibkan Camat, Kades, dan Ketua BPD hadir dalam acara yang digelar di Lapangan Desa Butuh, Boyolali.

Tak tanggung-tanggung, peserta dilarang menggunakan kendaraan pribadi dan diwajibkan menyewa bus besar secara kolektif dengan jadwal keberangkatan pukul 05.00 WIB. Informasinya setiap desa diminta iuran Rp 300 ribu untuk transportasi ke Boyolali.

Aktivis Gerakan Pembaharu Sragen (GPS) Sri Wahono, mengkritik keras pengerahan massa tersebut. Menurutnya, mengirim delegasi dari setiap desa adalah pemborosan anggaran yang tidak perlu.

"Lantas sekadar mengirim ke Boyolali bisa dialihkan ke sektor lain. Mungkin biayanya hanya Rp300 ribu, tapi seberapa penting sih? Semestinya perwakilan kabupaten saja, tidak perlu delegasi setiap desa. Apalagi sedot anggaran desa yang memang sudah menipis," ucap Wahono, Rabu 14 Januari 2026.

Kondisi keuangan desa yang seret membuat sejumlah kepala desa memgeluh. Kunto Cahyono, Kades Katelan, Kecamatan Kedawung, menyatakan tetap akan berangkat demi memenuhi undangan. Dia menggunakan biaya kantong pribadi demi menjaga kas desa.

"Biaya pribadi saja, nggak pakai perjalanan dinas. Kondisi keuangan desa sedang seperti ini," ungkap Kunto dengan nada prihatin.

Menanggapi polemik ini, Sekretaris Daerah Sragen, Hargiyanto, tidak menampik bahwa biaya transportasi dibebankan kepada pihak desa. Dia mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mengalokasikan dana untuk keberangkatan tersebut.

"Makan dari kami (Pemkab), kalau desa pakai biaya perjalanan dinas atau biaya pribadi, saya tidak bisa matur (berkomentar)," ujar Hargiyanto saat dikonfirmasi.

Meski menuai kritik soal anggaran, Pemkab tetap menjalankan instruksi sesuai rencana. Semua delegasi tetap diberangkatkan ke Boyolali.

Titik kumpul massa dipusatkan di dua lokasi utama, yakni kantor Pemda Terpadu dan Kantor Kecamatan Gemolong. MI