KBRN,Surakarta: Proyek Meterisasi PJU (Penerangan Jalan Umum) Kota Solo Segera dilaksanakan Pemerintah Kota Solo dalam waktu dekat. Tahapan saat ini Pemkot sedang melakukan beauty contest, lembaga perbankan yang siap membiayai proyek PJU sebesar RP60 miliar.

“Bisa segera dieksekusi. Tahapan sekarang kita sedang beauty contest, lembaga perbankan manapun kita buka peluang untuk dimana yang paling baik, interesnya dan tidak terlalu tinggi, dan mana yang tawarannya paling baik untuk masyarakat kota. Jadi perbankan yang akan kita tunjuk nanti akan kita umumkan,” kata Wali Kota Solo, Respati Ardi, Minggu (4/1/2026).

Baca juga: Fraksi PDI-P Ingatkan Konsultan Cermat Rencana Pasang PJU

Respati mengatakan, meterisasi PJU akan segera dilakukan dalam waktu dekat pasca pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum pada 24 Desember 2025 lalu.

Pihaknya pun optimis dengan seluruh PJU termeterisasi Pemkot Solo dapat melakukan penghematan serta penguatan di berbagai pos pembiayaan untuk memaksimalkan program-program prioritas yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPRD Kota Surakarta.

“PJU ini memang benar-benar dibutuhkan karena penghematan fiskal kita untuk listrik sampai 46 persen. Bisa (langsung bisa dieksekusi) awal tahun ini,” ujar Wali Kota.

Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Taufiqurrahman mengatakan, rencana meterisasi sudah final tinggal eksekusi saja. DPRD sudah menyetujui rencana Pemerintah Kota Solo dan bola panas proyek puluhan miliar kini di tangan Wali Kota.

“Jadi kita tunggi prosesnya ini. Tetapi intinya permasalahan listrik ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah kota. Jadi sudah bisa langsung dieksekusi awal tahun ini kalau semua persiapannya selesai,” ujar politikus Golkar itu.

Sekadar informasi, Proyek Meterisasi PJU yang akan segera dieksekusi itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 60 miliar. Mekanisme pembiayaan untuk melaksanakan proyek dengan sasaran meterisasi mencapai 16.667 PJU di Solo itu akan dilakukan dengan pinjaman dari perbankan yang pelunasannya wajib rampung sebelum masa jabatan kepala daerah saat ini rampung di 2030 mendatang. MI