Rakornas 2026 di Solo, Himbarsi Bahas 3 Tantangan Krusial Industri BPRS Syariah

RRI.CO.ID, Surakarta - Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (Himbarsi) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Mercure Purwosari, Solo, pada 20–22 Agustus 2026. Forum tahunan ini dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional.

Mengusung tema "Bersinergi, Berprestasi, Menginspirasi untuk Memperkuat Industri", agenda ini berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembanunan Pemkot Surakarta Tulus Widajat, Kepala OJK, Kepala BI Surakarta beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi, Jumat 21 Agustus.

Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya, membeberkan ada sembilan isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno, dengan tiga tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri.

Tiga isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan.

Alfi menjelaskan, tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah).

"Ekonomi penuh tantangan ini, mau tidak mau, daya beli masyarakat menurun. Usaha mereka ikut menurun sehingga kemampuan bayarnya terganggu. Ini berdampak pada kualitas pembiayaan. BPRS harus melihat situasi ini untuk memecahkan masalah sekaligus mengambil hikmah agar ke depan lebih hati-hati," ujar Alfi di sela acara.

Tantangan kedua menurutnya, terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI Rate.

"Pemerintah menawarkan produk sukuk retail atau obligasi negara yang yield-nya setara BPRS, tapi pajaknya hanya 10 persen, sementara BPRS 20 persen. Otomatis pemilik dana milih yang yield-nya lebih tinggi. Jadi satu sisi kualitas pembiayaan menurun, di sisi lain likuiditas mengetat," lanjutnya.

Persoalan ketiga mengenai aturan modal minimal Rp6 miliar dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan.

"Kami sampaikan ke OJK untuk bijak melihat situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Jangan yang belum memenuhi langsung ditutup serampangan. Harus ada langkah pendampingan dan penentuan batasan waktu yang realistis," tegas Alfi.

Menanggapi penurunan jumlah anggota Himbarsi akibat berkurangnya BPRS, Alfi meluruskan bahwa perubahan angka tersebut disebabkan oleh dua faktor dengan porsi seimbang.

Pertama, karena memang secara faktual ada BPRS yang modalnya tidak terpenuhi sangat dalam sehingga secara aturan harus ditutup. Tapi yang kedua adalah kebijakan merger atau Single Presence Policy dari OJK.

"Jika beberapa BPRS dimiliki pemegang saham pengendali yang sama, mereka digabung jadi satu entidad. Jadi jumlahnya berkurang bukan cuma karena tutup, tapi juga konsolidasi," ujarnya.

Untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk "Tabungan Ukhuwah" yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama.

Ke depan, asosiasi ini tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota.

"Setelah hadiahnya sama, ke depan kita pengin punya mobile banking bersama. BPRS tidak perlu bikin sendiri-sendiri, kita bikin secara berjamaah. Perizinan dan infrastrukturnya kami bantu, anggota tinggal pakai," kata Alfi.

Sebagai bentuk apresiasi atas inovasi anggota, Himbarsi juga menggelar BPRS Syariah Award. Penghargaan ini menilai kinerja keuangan serta inovasi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan social finance. Proses penilaian diserahkan sepenuhnya kepada tim independen Karim Consulting Indonesia untuk menjaga transparansi dan kredibilitas.

Mengenai penunjukan Kota Solo sebagai tuan rumah Rakornas 2026, Alfi menilai Solo memiliki daya tarik tersendiri sesuai dengan slogan The Spirit of Java.

"Solo itu kota yang adem, ayam, tapi penuh dengan semangat. Selain memang agenda nasional kita bergiliran di setiap daerah, semangat Solo ini diharapkan membawa energi positif bagi kebangkitan BPRS Syariah di seluruh Indonesia," ucapnya berkelakar. MI