Video AI Menko Airlangga Menjanjikan Bantuan Rp300 Juta per KK

RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah unggahan video manipulatif beredar di media sosial TikTok melalui akun "airlanggahartarto0" dengan mencatut sosok Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam rekaman tersebut, tiruan digital Menko Perekonomian tampak mengumumkan peresmian bantuan uang tunai sebesar Rp300 juta untuk setiap kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Guna memuluskan modus pencurian data, pengunggah menyertakan nomor kontak pendaftaran mandiri pada kolom biodata profil akunnya. Unggahan fiktif yang memanfaatkan nama pejabat negara ini berhasil menarik perhatian luas hingga mengantongi hampir seribu tanda suka dan dibagikan ulang sebanyak ratusan kali.

Dilansir dari website TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo telah melakukan pengujian keaslian audiovisual. Pengamatan awal memperlihatkan artikulasi gerakan bibir serta intonasi suara yang tidak selaras dengan narasi, yang mengindikasikan adanya penggunaan teknologi rekayasa digital.

Pengujian teknis menggunakan platform deteksi kecerdasan buatan, Hive Moderation, mengonfirmasi kebohongan tayangan tersebut. Pemindaian sistem mencatat tingkat probabilitas rekayasa deepfake berbasis AI yang sangat tinggi, yakni mencapai 99,3 persen.

Penelusuran gambar pembanding melalui Google Lens mengungkap bahwa dokumen visual aslinya diambil dari foto berita tahun 2021 saat Airlangga berpidato dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC). Sementara itu, penelusuran program resmi kementerian memang mencatat adanya paket stimulus ekonomi pada pertengahan 2026, tetapi sama sekali tidak memuat skema pembagian uang Rp300 juta per keluarga.

Pemeriksaan tambahan terhadap nomor kontak WhatsApp yang dicantumkan pada profil pengunggah juga dilakukan melalui aplikasi Getcontact. Pelacakan basis data mengonfirmasi bahwa nomor telepon tersebut tidak terafiliasi dengan Kemenko Perekonomian maupun saluran pelayanan resmi pemerintah.

Berdasarkan seluruh temuan verifikasi digital, tayangan pendaftaran bantuan tersebut dipastikan sebagai konten tiruan atau impostor content. Kewaspadaan publik terhadap akun-akun tidak resmi berkedok pejabat negara menjadi hal yang wajib ditingkatkan agar terhindar dari kejahatan penipuan siber.