RRI.CO.ID, Surakarta – Program OBSI (Obrolan Siang) RRI Surakarta pada Sabtu, 7 Maret 2026 membahas tema pendidikan inklusi di tengah efisiensi anggaran. Dalam perbincangan tersebut, hadir narasumber Sunarman Sukamto, Direktur PPRBM Solo sekaligus tim Komite Disabilitas Daerah (KDD) Kota Surakarta.

Diskusi menyoroti pentingnya memastikan setiap anak, termasuk anak dengan disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang layak. Sunarman menjelaskan bahwa pendidikan inklusi merupakan bagian dari strategi pembangunan yang memberikan kesempatan kepada semua warga untuk terlibat dalam proses pendidikan tanpa diskriminasi.

“Pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan sistem pendidikan di mana setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan yang tidak seragam, termasuk peserta didik penyandang disabilitas, dan itu sebaiknya diakomodir dalam sistem belajar mengajar di kelas yang sama oleh guru yang sama bersama anak-anak lain non disabilitas,” katanya.

Menurutnya, pendekatan pendidikan inklusi menjadi penting karena selama ini akses pendidikan bagi anak disabilitas masih terbatas. Sekolah luar biasa (SLB) yang selama ini menjadi pilihan utama hanya tersedia di kota atau kabupaten, sehingga sulit dijangkau oleh anak disabilitas yang tinggal di kecamatan atau desa. Kondisi tersebut membuat angka partisipasi sekolah anak disabilitas masih lebih rendah dibandingkan anak non disabilitas.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan lokasi SLB menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut. “SLB itu hanya ada di kota atau hanya ada di kabupaten, tidak di kecamatan apalagi di desa. Itulah mengapa angka partisipasi pendidikan formal anak-anak disabilitas jauh lebih rendah dibandingkan anak-anak non disabilitas,” kata Sunarman.

Meski demikian, penerapan pendidikan inklusi masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya utuh tentang konsep inklusi, keterbatasan sumber daya manusia seperti guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusi, serta sarana prasarana sekolah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Selain itu, masih terdapat kekhawatiran dari sebagian pihak mengenai potensi diskriminasi atau perlakuan tidak nyaman terhadap siswa disabilitas di lingkungan sekolah umum. Dalam penerapannya, sekolah yang benar-benar menerapkan pendidikan inklusi perlu didukung oleh tiga unsur utama, yaitu regulasi yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, serta sarana prasarana yang aksesibel.

Seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pendukung, diharapkan memiliki pemahaman mengenai etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Melalui diskusi ini, Sunarman berharap pendidikan inklusi terus diperkuat agar setiap anak dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas guru, Selain itu penyediaan fasilitas pendukung bagi peserta didik disabilitas agar tujuan pendidikan yang setara dapat benar-benar terwujud. (CA)