RRI.CO.ID, Sragen -  Lelang jabatan eselon II atau Kepala Dinas di Kabupaten Sragen kini telah memasuki fase krusial menuju pemilihan tiga terbaik. Masyarakat mewanti-wanti panitia seleksi maupun kepala daerah agar memilih pejabat yang benar-benar kompeten bukan berdasarkan upeti.

Sebagai informasi, proses seleksi terbuka (selter) untuk mengisi empat posisi strategis kini memasuki fase krusial. Namun, di balik berjalannya tahapan tes, masyarakat mewanti-wanti agar pengisian jabatan ini murni berdasar kompetensi.

Ada empat posisi yang sedang diperebutkan; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Hargiyanto yang juga menjabat Ketua Pansel memastikan proses seleksi berjalan di rel yang benar. Saat ini, seleksi sudah memasuki tahap ke-10 dari total 12 tahapan yang direncanakan. 

"Besok masuk tahap wawancara dan presentasi makalah. Panselnya ada tujuh orang, komposisinya sangat kredibel. Ada tiga dari UGM, satu tokoh masyarakat (Puryono), dan satu dari Pemprov Jateng," kata Hargiyanto, Selasa 27 Januari 2026.

Hargiyanto menjelaskan, setelah tahap wawancara tuntas, Pansel akan menggelar rapat pleno untuk menentukan tiga besar di masing-masing posisi. Nama-nama tersebut kemudian disodorkan kepada Bupati Sragen.

"Kami serahkan tiga nama terbaik kepada Bupati. Ketiganya adalah orang-orang kompeten. Tidak ada lagi ranking 1, 2, atau 3. Bupati memiliki hak prerogatif untuk memilih satu di antaranya yang paling 'klik' dan mampu menjabarkan visi-misi kepala daerah," ucap dia.

Disinggung soal kekhawatiran adanya intervensi atau "titipan", Sekda menegaskan suasana seleksi kali ini sangat kondusif. Ia menjamin tidak ada tekanan dari pihak manapun yang bisa menggoyahkan objektivitas Pansel. 

"Sejauh ini tenang-tenang saja, tidak ada kemrungsung atau tekanan. Kami pastikan prosesnya clear. Kalau orang kompeten tapi tidak bisa bekerja sama, ya susah. Makanya Bupati butuh sosok yang bisa langsung tancap gas membantu program kerja pemerintah," ujarnya.

Sementara itu mantan Pengurus Forum Masyarakat Sragen (Formas) Sri Wahono menegaskan, publik tidak ingin melihat pengisian jabatan hanya menjadi panggung sandiwara. Ia berharap proses yang saat ini sudah mencapai tahap presentasi dan wawancara benar-benar menghasilkan pejabat yang bersih dan profesional. 

"Jangan sampai hasil tes hanya jadi kedok. Kami tidak ingin ada praktik jual beli jabatan seperti yang pernah terjadi di daerah lain, misalnya di Pati atau Madiun, sampai bupatinya terkena OTT KPK," ucap Wahono.

Dia meminta tim Pansel bekerja objektif. Menurutnya, track record dan prestasi harus menjadi panglima dalam menentukan siapa yang layak duduk di kursi kepala dinas.MI