RRI.CO.ID - Surabaya - Pengelolaan ibadah haji tidak hanya sekadar masalah administrasi perjalanan. Hak warga negara, dana publik, daftar tunggu jutaan calon jemaah, serta kewajiban negara untuk menjamin penyelenggaraan ibadah secara adil dan akuntabel ada di dalamnya.
Setiap kebijakan terkait kuota haji semestinya lahir melalui prosedur yang transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Agama ad Interim saat itu, dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji pada 1 September 2026 musti menjadi perhatian serius.
Dalam persidangan tersebut, Muhadjir mengungkap adanya konsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana pengalihan 10.000 kuota haji tambahan. Ia juga menjelaskan bahwa konsultasi dan arahan tersebut dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis.
Lebih jauh, penerbitan surat permohonan pengalihan kuota tersebut disebut berawal dari permintaan pihak asosiasi travel haji dan umrah. Dari keterangan itu, masalah administrasi diduga terjadi pada pengalihan kuota haji ini.
Betapa tidak, polemik ini sangat menyita perhatian masyarakat di aspek pidana, terlebih menteri agama saat ini sudah ditetapkan tersangka. Namun, di sisi administrasi, tentu perlu juga dikaji secara seksama.
Jejak Administrasi
Ketika keputusan strategis menyangkut 10.000 kuota haji hanya bertumpu pada konsultasi dan arahan lisan, pertanyaan dasarnya yaitu di mana jejak administrasinya? Di negara hukum modern, keputusan publik tidak cukup hanya didasarkan pada siapa yang memberikan arahan, tetapi harus dapat ditelusuri dasar kewenangan, pertimbangan, prosedur, serta pertanggungjawabannya.
Arahan lisan mungkin saja terjadi dalam praktik pemerintahan. Namun, apabila arahan tersebut kemudian menjadi dasar tindakan administratif yang berdampak luas terhadap pelayanan publik, seharusnya terdapat mekanisme dokumentasi dan verifikasi.
Tanpa jejak administratif yang jelas, akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan tersebut menimbulkan persoalan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Terdapat dugaan pengabaian prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terungkap di persidangan bahwa surat pengalihan kuota berkaitan dengan permintaan dari asosiasi.
Muhadjir bahkan menjelaskan bahwa permintaan tersebut disampaikan melalui pihak yang membawa nama asosiasi. Pertanyaannya, mengapa kepentingan kelompok atau asosiasi dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan strategis mengenai kuota haji?
Apakah terdapat mekanisme resmi bagi publik, calon jemaah haji reguler, DPR, atau institusi terkait untuk mengetahui dan memberikan masukan? Jika akses terhadap proses kebijakan lebih terbuka bagi kelompok tertentu dibanding masyarakat yang terdampak langsung, maka tentu ada masalah serius mengenai keadilan akses dan transparansi pengambilan keputusan.
Kewenangan Menyimpang dari Tujuan Pelayanan Publik
Terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pelayanan publik. Ini tidak berarti setiap pengalihan kuota otomatis merupakan penyalahgunaan wewenang.
Namun, masyarakat harus tahu, untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut dirancang? Apakah benar-benar untuk kepentingan jemaah dan optimalisasi kuota nasional, atau justru membuka ruang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi samakin relevan karena perkara kuota haji yang sedang disidangkan berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota dan menurut dakwaan jaksa menimbulkan kerugian negara sekitar Rp622 miliar. Tentu, besaran kerugian dan tanggung jawab pidana setiap pihak tetap harus dibuktikan di pengadilan.
Melampaui Pidana Korupsi
Peristiwa ini penting untuk dilihat melampaui aspek pidana korupsi. Korupsi dan maladministrasi sering kali berada dalam satu mata rantai. Sebelum uang negara hilang atau sebelum keuntungan ilegal terjadi, sering kali terdapat proses administrasi yang lemah, dimana ada prosedur yang diabaikan, keputusan yang tidak transparan, kewenangan yang digunakan tanpa dokumentasi memadai, atau kepentingan tertentu yang memperoleh akses istimewa.
Olehnya itu, ada beberapa dugaan maladministrasi yang patut ditelusuri, yaitu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum dan transparansi, serta kemungkinan tindakan tidak patut dalam proses pengambilan kebijakan.
Tentu saja kasus ini seharusnya menjadi peringatan bahwa pelayanan publik tidak boleh berjalan dengan prinsip “yang penting ada arahan”. Dalam administrasi negara, setiap keputusan harus meninggalkan jejak.
Sebab, tanpa jejak administrasi yang jelas, kewenangan mudah berubah menjadi kekuasaan personal dan kebijakan publik mudah disusupi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Penting diingat bersama bahwa kuota haji adalah hak publik, bukan ‘ruang gelap’ bagi negosiasi kepentingan. Semakin besar kewenangan yang digunakan, semakin tinggi pula kewajiban untuk membuka prosedur, mencatat keputusan, dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.
Oleh: Maneger Nasution
(Pimpinan Ombudsman RI)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....