RRI.CO.ID, Surabaya - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, menilai tantangan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi, akses permodalan, maupun birokrasi. Menurutnya, persoalan utama terletak pada belum terbangunnya ekosistem pengembangan UMKM yang terintegrasi.

Heri yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) Jawa Timur mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang bertahan pada skala mikro. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pemberdayaan yang selama ini dilakukan perlu diarahkan agar menghasilkan dampak yang lebih nyata.

"Saya melihat isu yang disampaikan cukup menggambarkan kondisi UMKM di Jawa Timur saat ini. Memang masih banyak pelaku usaha yang bertahan pada skala mikro," kata Heri kepada RRI, Selasa, 21 Juli 2026.

Menurutnya, digitalisasi, akses pembiayaan, dan penyederhanaan birokrasi memang menjadi tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Namun, ketiga aspek tersebut merupakan konsekuensi dari belum kuatnya ekosistem pengembangan UMKM di daerah.

"Persoalannya tidak hanya terletak pada digitalisasi, akses permodalan, atau birokrasi. Ketiga hal tersebut lebih merupakan tantangan yang muncul karena ekosistem pengembangan UMKM kita belum terbangun secara utuh," ujarnya.

Heri menjelaskan berbagai program pemberdayaan UMKM sebenarnya telah banyak dijalankan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari jumlah pelatihan, pendampingan, atau bantuan yang telah disalurkan.

Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya produktivitas pelaku UMKM. Selain itu, usaha mereka juga harus mampu berkembang, memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, masuk ke rantai pasok industri, serta membuka lapangan kerja baru.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana program-program tersebut mampu menghasilkan perubahan yang nyata. Indikator keberhasilannya bukan sekadar banyaknya pelatihan atau bantuan yang diberikan," ucapnya.

Menurut Heri, pendekatan pengembangan UMKM di Jawa Timur perlu bergeser dari sekadar menjalankan program-program sektoral menuju pembangunan ekosistem yang saling terhubung. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu arah untuk memperkuat daya saing UMKM.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antarberbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, komunitas bisnis, hingga pemerintah kabupaten dan kota.

"Pengembangan UMKM di Jawa Timur perlu diarahkan dari pendekatan berbasis program menuju pembangunan ekosistem yang saling terhubung," katanya.

Heri menambahkan sinergi antarpemangku kepentingan akan membuat digitalisasi, pembiayaan, pendampingan, dan perluasan akses pasar berjalan secara terpadu. Menurutnya, langkah tersebut akan mempercepat lahirnya UMKM yang naik kelas dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan cara tersebut, digitalisasi, pembiayaan, pendampingan, dan perluasan akses pasar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan sehingga semakin banyak UMKM yang benar-benar naik kelas dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur," ujarya.