Digitalisasi APBN, Penggerak Ekonomi Inklusif hingga Pelosok

RRI.CO.ID, Surabaya- Geliat transformasi digital tidak lagi sekadar menjadi tren gaya hidup kaum urban, melainkan telah bergeser menjadi fondasi baru bagi tata kelola ekonomi bangsa. Peralihan menuju masyarakat tanpa tunai (cashless society) kini sedang dipacu dari hulu ke hilir.

Di sektor publik, lokomotif gerakan ini dikomandoi oleh Kementerian Keuangan melalui perpanjangan tangannya di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah, KPPN memegang peran strategis tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong seluruh satuan kerja (satker) pengguna dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bermigrasi total ke ekosistem digital.

Komitmen ini diwujudkan melalui kewajiban pemanfaatan tiga kanal utama transaksi digital, yaitu Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Digipay. Pemanfaatan instrumen ini bukan sekadar urusan administratif perpindahan uang dari satu rekening ke rekening lain, melainkan sebuah restrukturisasi radikal terhadap cara negara berbelanja.

Hingga saat ini, torehan angka migrasi transaksi digital di lingkungan satker pemerintah memberikan sinyal yang sangat positif. Tercatat telah ada 883 transaksi KKP dan nyaris menyentuh 25.000 transaksi CMS.

Secara substansial, tingginya transaksi CMS dan mulainya penetrasi KKP menandakan runtuhnya budaya birokrasi lama yang lekat dengan uang tunai, dokumen fisik yang menumpuk, dan risiko kesalahan manusia maupun penyimpangan anggaran. Capaian nyaris 25.000 transaksi CMS membuktikan bahwa bendahara pemerintah kini jauh lebih adaptif.

Mereka tidak lagi perlu mengantre di bank untuk mentransfer uang atau mencairkan cek operasional. Efisiensi waktu, transparansi penuh karena rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi, serta pemantauan saldo secara real time menjadi keuntungan instan yang langsung dirasakan.

Sementara itu, ratusan transaksi KKP menunjukkan bahwa belanja operasional dan perjalanan dinas mulai beralih menggunakan fasilitas kartu kredit yang didukung bank pemerintah, sehingga memangkas kebutuhan uang persediaan tunai di brankas satker yang secara psikologis rawan disalahgunakan.

Namun, pekerjaan rumah belum selesai. Komponen ketiga, yaitu Digipay, sempat mengalami jeda dinamis untuk penyempurnaan sistem serta evaluasi implementasi periode sebelumnya dan baru saja berjalan kembali mulai 1 Juli. Kembalinya Digipay menjadi momentum krusial yang paling dinantikan.

Sebagai sebuah marketplace bagi instansi pemerintah, Digipay menyatukan satker selaku pembeli, perbankan sebagai penyedia sistem pembayaran, dan pelaku UMKM sebagai vendor penyedia barang atau jasa. Jika volume dan nilai transaksi dari ketiga kanal ini berhasil dipacu secara konsisten tinggi, implikasinya akan luar biasa bagi perekonomian.

Bagi pemerintah, tingginya transaksi non-tunai berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas belanja negara. Uang rakyat yang disalurkan melalui APBN dipastikan berputar secara cepat dan tepat sasaran tanpa adanya kebocoran di tengah jalan.

Bagi roda ekonomi makro, setiap rupiah belanja pemerintah yang disalurkan lewat transaksi digital akan langsung masuk ke dalam sistem perbankan resmi, meningkatkan likuiditas perbankan, mempermudah pelacakan perputaran uang, serta mempercepat sirkulasi uang yang menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi lokal.

Arah ideal dari cashless society ini bukan sekadar wacana teoritis di atas kertas. Kita bisa menengok contoh sukses di beberapa kota besar, salah satunya Kota Bandung yang berhasil mengembangkan ekosistem UMKM berbasis ekonomi digital yang sangat solid. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berkat penerapan sinergi Pentahelix yang melibatkan kolaborasi harmonis antara pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku bisnis, dan media.

Peran pemerintah di Bandung terbukti tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan tersebut. Melalui penyediaan infrastruktur digital, inkubasi bisnis, serta stimulus penggunaan pembayaran digital di berbagai sektor publik, pemerintah kota sukses mendorong ekosistem lokal untuk naik kelas. UMKM di Bandung tidak lagi gagap menggunakan QRIS atau bertransaksi di marketplace.

Ketika KPPN setempat mengintegrasikan UMKM lokal ke dalam sistem Digipay, mereka langsung siap menyerap belanja APBN dari satker pemerintah karena fondasi mental dan teknisnya telah terbentuk.

Tentu saja, keberhasilan ekosistem digital di kota besar harus mampu direplikasi hingga ke ujung tombak Nusantara. Ketika berbicara tentang pemerataan penggunaan transaksi digital hingga ke pelosok, ada beberapa harapan realistis yang sangat mungkin terwujud jika seluruh elemen bergerak bersama.

Pertama, hilangnya sekat geografis bagi UMKM desa. Pelaku usaha di wilayah terpencil tidak lagi terisolasi oleh jarak karena melalui platform digital seperti Digipay, UMKM di pedalaman dapat langsung menjadi vendor resmi instansi pemerintah setempat tanpa harus memiliki toko fisik yang megah di ibu kota.

Kedua, terciptanya literasi keuangan yang inklusif. Masuknya transaksi non-tunai ke pelosok secara otomatis akan mendorong masyarakat mengenal layanan perbankan. Petani, nelayan, dan pengrajin lokal akan memiliki rekam jejak finansial yang valid di bank sehingga memudahkan mereka memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) resmi tanpa harus terjebak rentenir maupun pinjaman online ilegal.

Pada akhirnya, digitalisasi pembayaran APBN yang dimotori KPPN melalui CMS, KKP, dan bangkitnya kembali Digipay bukan sekadar urusan modernisasi teknologi. Ini adalah gerakan kebudayaan ekonomi. Angka puluhan ribu transaksi yang telah tercatat hari ini baru merupakan sebuah permulaan.

Langkah maju ini harus terus dijaga ritmenya agar gelombang cashless society tidak berhenti di kota-kota besar, melainkan mampu mengalir hingga ke pelosok, mendemokratisasi ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis Perdhana Qomarul Herlambang PTPN Penyelia KPPN Surabaya II