Dingklik Legislatif

RRI.CO.ID, Surabaya - Di warung kopi pinggir jalan, properti paling ikonik adalah dingklik. Kursi kayu berkaki pendek. Tanpa sandaran. Keras. Kalau diduduki terlalu lama, bokong pasti terasa kaku dan bisa kapalan. Tapi dari atas dingklik itulah obrolan paling jujur tentang republik ini lahir. Rakyat jelata bicara apa adanya, tanpa kosmetik politik.

Di parlemen, orang justru berkompetisi begitu sengit demi seonggok kursi. Tentu saja bukan dingklik. Kursi di sana mewah. Lapis kulit. Bisa berputar. Nyaman sekali. Mahal. Begitu bersandar di sana, sudut pandang kedewasaan sering kali langsung berubah.

Empuknya kursi itu kadang membuat daya kritis menjadi rehat sejenak. Otot bicara menjadi jauh lebih aktif daripada kedalaman berpikir. Lahirlah kemudian pernyataan yang tergesa-gesa. Kurang perenungan.

Saya baru saja menonton televisi dan mendengar radio. Ada berita menggelitik dari Primus Yustisio. Anggota DPR yang terhormat ini dengan entheng menyarankan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, untuk mundur. Alasannya? Karena nilai tukar Rupiah sedang tertekan oleh kegagahan Dolar AS.

Saya hanya bisa menghela napas dan geleng kepala dengan berita itu. Gubernur Bank Indonesia itu bukan anak kemarin sore yang baru mendapat pelajaran ekonomi dari gurunya. Perry pakar makroekonomi yang reputasinya diakui secara internasional.

Dia master lulusan Uniwa alias Universitas Negeri Iowa (Iowa State University). Mengurus moneter global itu bukan seperti mengelola panggung sandiwara. Ada badai geopolitik di Timur Tengah, ada kebijakan suku bunga The Fed yang bergejolak. Semua bank sentral di dunia sedang memeras otak.

Respons dari Senayan terasa sangat menyederhanakan masalah: "Mundur saja!"

Ini namanya semangat bersuara yang mendahului kedalaman membaca. Sang legislator yang juga artis sinetron ini tampaknya lupa, mengkritik kebijakan moneter itu butuh basis data yang kuat, bukan sekadar modal vokal seperti saat menjaring simpati konstituen.

Sebelumnya, ada anggota legislatif dengan ringannya menyarankan agar rakyat "mengubah pola makan" menjadi singkong saat harga beras meroket? Atau ada juga usulan agar pemerintah "mencetak uang saja yang banyak" untuk melunasi utang negara saat pandemi melanda.

Mereka mengira mengelola likuiditas negara itu semudah membalik telapak tangan, tanpa memahami risiko hiperinflasi yang bisa menghancurkan sendi ekonomi nasional.

Populisme Sederhana

Secara politik, apa yang dilakukan para legislator adalah bentuk political showmanship demi menjaga eksistensi. Menurut teori populisme modern, politisi sering kali menyederhanakan masalah makroekonomi yang kompleks menjadi narasi hitam-putih, tujuannya hanya satu: memuaskan sentimen emosional publik sesaat, meski mengorbankan substansi.

Pierre Bourdieu juga pernah mengatakan, ada pergeseran habitus yang ekstrem ketika seseorang pindah dari "dingklik" rakyat ke "kursi mewah" parlemen. Berubah panggung dari layar sinetron ke panggung wakil rakyat. Fasilitas kenyamanan menciptakan jarak sosial yang akut. Mereka perlahan terisolasi dari realitas objektif sehingga empati dan logika kebijakan mereka menjelma menjadi pernyataan yang justru mencederai nalar publik.

Dari lensa komunikasi politik dan penyiaran, fenomena ini adalah dampak nyata dari mediatization of politics (mediatisasi politik). Ketika kamera televisi menyala dan mikrofon didekatkan, logika politik yang mengutamakan substansi sering kali kalah telak oleh "logika media". Media penyiaran membutuhkan sesuatu yang dramatis, singkat, dan memicu emosi publik—yang biasa disebut budaya soundbite.

Anggota dewan kita tampaknya sangat memahami algoritma ini. Mereka tidak lagi berbicara untuk menyelesaikan masalah makroekonomi di ruang sidang, melainkan bertumpu pada bagaimana kutipan pernyataan mereka bisa menjadi tajuk utama berita malam atau potongan video yang viral di media sosial.

Ketika panggung penyiaran lebih mengapresiasi sensasi ketimbang akurasi, maka argumen yang matang akan tersisih oleh kalimat-kalimat teatrikal yang sayangnya, mengorbankan edukasi publik.

Ada baiknya para anggota dewan yang terhormat itu sekali-kali diajak studi banding yang membumi. Jangan ke Eropa atau Amerika. Cukup ke warung kopi angkringan di pelosok Nusantara.

Mintalah mereka duduk di atas dingklik selama beberapa jam tanpa sandaran. Bokong terasa panas dan pegal. Biar mereka merasakan kembali kerasnya realitas kehidupan yang dihadapi rakyat setiap hari. Biar kesadaran mereka kembali sinkron dengan kenyataan di akar rumput.

Republik ini tidak kekurangan orang yang bisa bersuara lantang dari balik kursi empuk. Kita merindukan wakil rakyat yang mau berpikir jernih dengan kesederhanaan hati seperti saat mereka dulu masih duduk di atas dingklik.

Penulis - *) Komisioner KPID Jawa Timur, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bahaudin Mudhary Madura