Pengamat Unair Sebut WFH Awal Reformasi Birokrasi Modern

RRI.CO.ID, Surabaya - Menanggapi kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga Prof. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si., menyebut WFH bisa menjadi gerbang awal menuju kemajuan.

Falih saat di hubungi RRI hari ini mengatakan WFH bisa menjadi langkah awal reformasi birokrasi yang berorientasi pada percepatan dan efektifitas pelayanan publik. "Di negara maju sudah banyak yang mendesain ulang pasca Covid-19 lalu, artinya ini menjadi langkah survive dalam menghadapi krisis," ujar Falih.

Menurutnya, langkah positif ini tidak hanya disikapi secara reaktif, namun juga perlu adanya sistem yang tepat guna sehingga pelayanan kebijakan publik dapat berjalan lebih efisien, efektif dan adaptif. "Sebetulnya WFH bisa menjadi nilai baru yang bisa di introduksikan untuk menjadi sebuah budaya baru yang lebih efektif dan efisien di lingkungan kerja," ungkapnya.

Selain itu, meski kebijakan WFH yang ada saat ini merupakan reaksi dari adanya krisis global, dirinya berharap kebijakan ini dapat dirancang dalam kurun waktu jangka panjang sehingga perubahan positif tetap terus terjaga meski krisis telah usai. "Tidak hanya jangka pendek, harusnya bisa di regulasi menjadi kebijakan jangka panjang," ucapnya.

Kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat ditetapkan per April 2026 berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB dan SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ, yang bertujuan untuk transformasi kerja, efisiensi, dan pengurangan polusi/kemacetan.