RRI.CO.ID, Surabaya - Ramainya pemberitaan mengenai kebocoran data mahasiswa di sejumlah kampus di Indonesia harus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan. Isu ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut tanggung jawab institusi, budaya literasi digital, serta kesadaran hukum seluruh sivitas akademika. Data pribadi adalah informasi yang sangat sensitif, terlebih menyangkut identitas mahasiswa yang seharusnya dilindungi secara ketat.

Data pribadi bukan sekadar informasi administratif, melainkan aset bernilai tinggi. Ketika data tersebut bocor, dampaknya bisa berlangsung jangka panjang, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi pemiliknya. Karena itu, institusi pendidikan memikul kewajiban moral sekaligus hukum untuk menjamin kerahasiaan data mahasiswa. Unit sistem informasi tidak hanya bertugas mengelola teknologi, tetapi juga memastikan tata kelola dan kebijakan perlindungan data dijalankan secara bertanggung jawab.

Percepatan Digital dan Ketimpangan Kesadaran

Pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan berkembang sangat pesat. Sistem akademik daring, platform pembelajaran digital, hingga layanan administrasi berbasis teknologi kini menjadi kebutuhan utama. Namun, percepatan digital ini belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran yang memadai mengenai perlindungan data pribadi.

Kemajuan teknologi kerap tidak sebanding dengan tingkat kehati-hatian penggunanya. Masih banyak sivitas akademika yang belum menyadari bahwa data pribadi adalah aset yang harus dijaga, bukan dibagikan secara sembarangan. Ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kesadaran inilah yang menjadi celah utama terjadinya kebocoran data.

Kebocoran Data: Tidak Selalu Soal Serangan Eksternal

Dalam persepsi publik, kebocoran data sering dikaitkan dengan serangan siber dari pihak luar. Memang, ancaman eksternal tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, berbagai kasus menunjukkan bahwa faktor internal justru sering berperan besar.

Lemahnya tata kelola, rendahnya literasi keamanan digital, serta kecerobohan pengguna menjadi penyebab dominan. Penggunaan kata sandi yang sama di berbagai akun, minimnya pengamanan berlapis, hingga mudah terjebak modus phishing adalah contoh nyata. Banyak pengguna tanpa sadar memasukkan nama pengguna dan kata sandi ke laman palsu yang menyerupai situs resmi, sehingga data dicuri dan disalahgunakan.

Dampak Nyata bagi Mahasiswa dan Institusi

Ketika data pribadi mahasiswa tersebar, dampaknya sangat serius. Penyalahgunaan data dapat berujung pada pinjaman online ilegal, pemalsuan identitas, hingga berbagai tindak kejahatan lainnya. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memengaruhi rasa aman dan kondisi psikologis pemilik data.

Bagi institusi pendidikan, kebocoran data berpotensi merusak kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan ini berdampak langsung pada reputasi lembaga dan tidak mudah untuk dipulihkan. Karena itu, perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.

Literasi Keamanan Digital: Tanggung Jawab Bersama

Di lingkungan Direktorat Sistem Informasi YPTA Surabaya, disadari bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman. Oleh sebab itu, diterapkan standar keamanan, tata kelola yang jelas, serta upaya mitigasi berbasis standar internasional seperti ISO. Namun demikian, keamanan data tidak dapat dibebankan hanya kepada pengelola sistem.

Teknologi secanggih apa pun akan menjadi rapuh tanpa didukung perilaku pengguna yang bijak. Kehati-hatian dalam berbagi data harus menjadi literasi dasar di era digital. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, karena satu kelalaian kecil dapat berujung pada dampak yang besar dan fatal.

Perlindungan Data sebagai Kewajiban Hukum

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan bahwa pengendali dan prosesor data memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi serta memastikan penggunaannya sesuai prinsip perlindungan data. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana.

Artinya, data pribadi bukan lagi urusan sepele. Ia telah menjadi bagian dari rezim hukum yang wajib dipatuhi oleh institusi maupun individu. Di lingkungan pendidikan, pemahaman terhadap UU PDP perlu terus disosialisasikan agar seluruh sivitas akademika memahami hak dan kewajibannya.

Membangun Budaya Pengelolaan Data yang Bertanggung Jawab

Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya pengelolaan data yang aman dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup penyediaan sistem yang andal, kebijakan perlindungan data yang jelas, serta peningkatan kesadaran secara berkelanjutan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Pada akhirnya, menjaga data pribadi merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika. Kesadaran, kehati-hatian, dan komitmen kolektif menjadi kunci agar data pribadi tetap terlindungi dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan dapat terus terjaga. Di era digital, satu kelalaian kecil dapat berdampak besar dan fatal.

*) Eko Halim Santoso, S.Kom., M.Kom. Direktur Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya