KBRN, Surabaya: Selama bertahun-tahun, belanja pemerintah cenderung menggelinding ke ujung tahun anggaran. Proyek berjalan lambat di awal, namun tergesa-gesa menjelang tutup buku. Bagi perekonomian, ini seperti denyut nadi yang tidak stabil memompa terlalu deras saat terlambat, dan terlalu lemah ketika awal tahun. Namun tahun 2024 menunjukkan arah baru. Di bawah panji reformulasi IKPA, denyut fiskal mulai berpacu sejak garis start.

Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2024 menjadi tonggak penting dalam strategi fiskal Indonesia. Tak lagi semata soal kecepatan realisasi, kini IKPA memberikan perhatian pada waktu, kualitas, dan dampak belanja. Salah satu indikator kunci yang mengalami perombakan signifikan adalah Belanja Kontraktual dan KPPN Surabaya II berhasil menjadikannya laboratorium sukses perubahan tersebut.

Dari Kontrak Dini ke Ekonomi Riil: Lompatan Kinerja di Surabaya II

Sepanjang 2024, KPPN Surabaya II mencatatkan capaian yang bukan hanya mencolok di atas kertas, tetapi terasa di denyut ekonomi warga Surabaya dan Gresik. Dengan 1.693 kontrak tercatat sepanjang tahun dan 74,5% di antaranya sudah diselesaikan di Semester I belanja negara berhasil memulai langkah awal yang selama ini sulit diwujudkan.

Indeks distribusi kontrak tembus ke angka sempurna 100,00. Sementara indeks kontrak dini stabil di atas 110, sejak Maret. Bahkan, akselerasi belanja modal mencapai skor impresif 80,06 mengindikasikan investasi pemerintah masuk lebih cepat ke sektor produktif. Hasil akhirnya? Skor indikator belanja kontraktual berada di angka 96,18, mencerminkan kedisiplinan dan kolaborasi antarsatuan kerja, KPPN, dan para pelaku pengadaan.

Kepala KPPN Surabaya II, Marno, menyampaikan dengan nada optimistis, “Nilai IKPA tinggi, senang rasanya di hati.” Ungkapan sederhana ini mencerminkan kepuasan kolektif atas capaian reformasi yang berhasil diterjemahkan ke dalam realitas fiskal dan manfaat konkret bagi daerah.

Dampak yang Nyata: Konsumsi Pemerintah Picu Geliat Daerah

Hasil reformulasi ini bukan hanya soal memenuhi indikator. Laporan Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat bahwa pada Triwulan II 2024, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat secara signifikan. Dari pembangunan infrastruktur hingga pengadaan barang dan jasa, kehadiran negara melalui belanja kontraktual mulai terasa lebih awal membuka lapangan kerja, menghidupkan usaha lokal, dan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.

Dengan dorongan tender pra-DIPA dan penandatanganan kontrak di Semester I, pelaku ekonomi tidak perlu lagi menunggu akhir tahun untuk merasakan efek belanja negara. Inilah wajah baru APBN sebagai instrumen stimulus, bukan sekadar alat serapan.

Belanja Negara yang Bertanggung Jawab: Dari Prosedur ke Perubahan

Reformulasi IKPA bukan hanya revisi teknis, melainkan pergeseran paradigma. KPPN Surabaya II menunjukkan bahwa ketika belanja negara dilakukan tepat waktu dan secara kolaboratif, dampak nyatanya tidak perlu menunggu waktu.

Ke depan, tantangannya adalah menjaga praktik baik ini agar tidak berhenti sebagai anomali, tetapi menjadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan baru di mana APBN bukan hanya tercermin dalam persentase realisasi, tapi dalam denyut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Oleh: Perdhana Qomarul Herlambang, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara