KBRN, Surabaya: Sosiologi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto angkat bicara terkait laporan Bank Dunia, yang menyebutkan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global. Diakuinya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) belum memberi dampak jangka panjang bagi kemandirian masyarakat.

“Selama program bersifat bantuan tunai dan sejenisnya, maka pengurangan kemiskinan tidak akan efektif,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, program seperti itu hanya memperpanjang napas, bukan mendorong kemandirian masyarakat miskin. Prof Bagong menegaskan substansi program lebih penting dibanding nama atau bentuk bantuan yang diberikan.

Banyak program tampak peduli, tetapi minim unsur pemberdayaan yang nyata. Ia menambahkan, struktur sosial dan rendahnya literasi keuangan kerap diabaikan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Modal usaha penting, namun akan lebih efektif jika diberikan dalam bentuk aset produksi,” kata Bagong Suyanto.

Ia memberi contoh tukang becak yang diberi becak atau penjahit yang diberi mesin jahit.

Prof Bagong juga menyoroti bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Hanya 20 persen kemiskinan disebabkan faktor ekonomi, sisanya oleh aspek sosial dan struktural lainnya.

“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dari aspek ekonomi,” ucapnya.

Menurutnya, kebijakan harus menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas secara sistematis. Ia menyarankan pemerintah membangun ketahanan ekonomi dari bawah.

Hal itu dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya lebih banyak pelaku usaha mikro yang tangguh.

“Jika hanya fokus pada usaha besar, masyarakat miskin akan kalah bersaing dengan kelas menengah ke atas,” ujarnya mengakhiri.