KBRN, Surabaya: Sejumlah insiden kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah kembali menjadi sorotan masyarakat. Dr Suko Widodo Drs MSi, pakar komunikasi politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), mengatakan situasi ini sebagai darurat kekerasan terhadap pers yang masih mengancam.

"Selama ini kita belum menempatkan jurnalis sebagai profesi penyeimbang demokrasi,

posisi tawar jurnalis masih lemah. Ketika seorang pejabat dikritik atau kesalahannya disorot, respons yang muncul bukanlah klarifikasi sesuai koridor hukum,” ucap Suko Widodo.

"Bentuk-bentuk tekanan justru bermunculan, mulai dari intimidasi, serangan digital, hingga ancaman yang membahayakan keselamatan jurnalis."

Suko Widodo menjelaskan, tidak hanya terjadi di pusat, namun kekerasan yang terjadi pada jurnalis, juga terjadi di berbagai daerah.

“Tidak ada dikotomi. Perlawanan terhadap idealisme jurnalis itu ada di mana-mana,” ujarnya.

"Inilah pentingnya pendidikan demokrasi bagi seluruh pihak serta penguatan organisasi profesi wartawan. Asosiasi jurnalis dapat memperkuat organisasinya, meningkatkan kualitas SDM, dan peran jurnalis sebagai pencari kebenaran terus dikampanyekan."

Menyoal peran aktif negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan jurnalis, Suko menyebut implementasi perlindungan kepada jurnalis masih jauh dari ideal.

“Presiden harus dapat memberikan penegasan bahwa profesi wartawan atau jurnalis adalah profesi yang harus dijaga," katanya mengakhiri.