KBRN, Surabaya: Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengusung program Sekolah Kemiskinan. Tidak sedikit sejumlah kalangan menganggap program ini menjadi salah satu upaya inovatif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Namun, muncul pertanyaan, apakah program Sekolah Kemiskinan ini menjadi solusi jangka panjang atau hanya langkah instan untuk mengatasi kemiskinan? Guru Besar Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Tuti Budirahayu Dra MSi Sabtu (12/4/2025, dalam analisanya mempertanyakan dasar teori dari program ‘Sekolah Kemiskinan’.

“Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan, untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Apakah sekolah ini akan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, atau justru menjadi pesaing bagi sekolah-sekolah tersebut?” kata Prof Tuti. "Pendirian Sekolah Kemiskinan, tidak berdasar pada pemikiran yang matang, terkait dengan problematika kondisi persekolahan di Indonesia."

Ditambahkan Tuti Budirahayu, program Sekolah Kemiskinan, kesannya sebagai proyek pemerintah dengan kebutuhan biaya besar, namun berpotensi tidak berjalan dengan baik. “Berkaca dari proyek-proyek pemerintah sebelumnya, banyak bangunan sekolah yang mangkrak dan ada yang ambruk,” katanya.

Prof Tuti mengatakan seharusnya pemerintah lebih fokus pada sekolah-sekolah yang sudah ada. "Sekolah yang sudah ada, dapat direvitalisasi oleh pemerintah, dengan cara meningkatkan kualitas guru, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Sekolah-sekolah yang ada bisa diperbaiki dan disesuaikan untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih baik," ujarnya. "Harapannya, dapat membekali siswa dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan.'