KBRN, Surabaya: Perekonomian dunia termasuk Indonesia saat ini dilanda kekhawatiran dikarenakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Reciprocal Tariff yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada 3 April 2025.

Menyoal hal tersebut, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Arman Hakim Nasution, memberikan komentarnya terkait kebijakan dari Presiden Trump dari sudut pandang akademik.

Amerika Serikat memberlakukan tarif impor berdasarkan defisit neraca perdagangan bilateralnya dengan negara-negara mitra dagang. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenai tarif sebesar 32 persen.

Arman Hakim Nasution menjelaskan kebijakan tersebut murni berorientasi pada perlindungan ekonomi domestik AS, tanpa melihat aliansi geopolitik seperti Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS) maupun hubungan bilateral negara lainnya.

Vietnam dan Kamboja yang juga menjadi negara sekutu AS juga ikut terkena tarif tinggi. Hal itu mencerminkan kepanikan ekonomi AS dalam memulihkan dominasinya di sektor industri.

“Amerika Serikat saat ini lebih mementingkan industrinya sendiri daripada prioritas hubungan strategis," ucapnya.

Kebijakan Presiden Trump, berdampak besar pada stabilitas ekspor Indonesia, khususnya sektor nonmigas yang selama ini bergantung pada pasar Amerika. Dampaknya bisa menurunkan daya saing, sekaligus membuka peluang relokasi ekspor dari negara lain ke Indonesia.

"Indonesia harus waspada agar tidak menjadi pasar limpahan barang negara lain yang tidak dapat masuk ke AS,” katanya mengakhiri.