KBRN, Surabaya: Pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat berjalan lancar, dan tidak membawa efek tambahan bagi masyarakat. Dikarenakan dampak yang dikhawatirkan sebagian masyarakat, yakni bayang-bayang akan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Seperti yang disampaikan Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr Arman Hakim Nasution MEng, Minggu (9/2/2025).

Menurut, Arman Nasution, belanja pemerintah diyakini dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kalau ini, sementara saya belum melakukan analisis data secara menyeluruh. Cuma, kalau dari sense saja, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu, harusnya digerakkan oleh belanja pemerintah," ucapnya.

Seperti diketahui, pada Desember 2024 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif serta memastikan anggaran digunakan secara efisien demi kepentingan rakyat.

"Justru, kalau dipangkas, jangan tenaga honorernya. Tapi, perjalanan dinas dari pejabat eselon 1 sampai Kementerian itu, uangnya banyak sekali. Jadi, kalau dipakai makan siang gratis itu juga akan bermasalah," katanya.