Reses Anas Karno Dibanjiri Keluhan Desil, Tak Sesuai Kondisi Riil

RRI.CO.ID, Surabaya - Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, di Kecamatan Sukolilo.

Pengurus RT dan RW diharapkan membantu warga yang merasa status desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Menurutnya warga yang merasa keberatan didata terlebih dahulu agar proses penyanggahan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia.

"Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, banyak warga menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan," kata Anas.

Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak kelurahan agar proses tersebut mendapat pendampingan langsung. Petugas kelurahan disebut sudah ditempatkan di balai-balai RW untuk membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan lurah. Per hari ini petugas kelurahan sudah berada di balai-balai RW. Saya minta lurah ikut memonitor dan turun langsung membantu warga yang ingin melakukan penyanggahan data desil," ujarnya.

Keluhan mengenai status desil juga disampaikan Erna Susanti, warga RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Ia mengaku terkejut keluarganya tercatat dalam Desil 9 meski masih tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan.

"Saya enggak merasa di Desil 9. Rumah saja masih numpang keluarga, satu kamar ditempati beberapa orang. Jangankan punya mobil, motor saja masih kredit. Tapi kok masuk Desil 9, saya juga heran," ujarnya saat menyampaikan aspirasi dalam reses.

Erna mengatakan persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kondisi dirinya saat ini. Ia khawatir status desil yang tinggi dapat memengaruhi peluang anaknya memperoleh program bantuan atau kemudahan lain karena hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

"Yang saya pikirkan bukan saya sendiri. Anak saya belum punya pekerjaan tetap. Kalau data kami dianggap mampu, saya khawatir nanti kesempatan mendapat program bantuan atau kemudahan lain jadi tertutup," katanya.

Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, Sadeli, juga membenarkan adanya warga yang mempertanyakan hasil pemeringkatan desil. Dalam reses tersebut, sejumlah warga menyampaikan bahwa kondisi kehidupan mereka dinilai belum mampu, tetapi tercatat dalam desil tinggi.

"Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi. Ini yang tadi disampaikan dalam reses," kata Sadeli.

Meski banyak keluhan muncul, Sadeli mengatakan persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kesalahan dalam pendataan. Koordinasi dengan RT, kelurahan dan pihak terkait akan dilakukan untuk mencari penyelesaian.

"Kami akan koordinasi dulu dengan RT, kelurahan dan pihak terkait. Jangan terburu-buru menyalahkan siapa pun. Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Anas menilai validitas data kesejahteraan memiliki peran penting karena menjadi salah satu dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah. Karena itu, data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan perlu segera diperbaiki melalui mekanisme yang telah tersedia.

"Kalau memang ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan, harus segera diperbaiki melalui mekanisme yang tersedia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan haknya secara tepat dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran," tuturnya.