PKS Minta Efisiensi Tak Pangkas Kebutuhan Dasar di RAPBD 2027

RRI.CO.ID, Surabaya - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027. Salah satu perhatian PKS adalah rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp12,628 triliun.

Sekretaris Fraksi PKS DPRR Surabaya Aning Rahmawati menyebut angka tersebut mengalami penurunan sekitar 1,98 persen dibandingkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang mencapai Rp12,883 triliun. Dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Raperda APBD Surabaya 2027, penurunan belanja tersebut setara dengan Rp255,454 miliar.

PKS mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penurunan belanja daerah dinilai tidak boleh sampai mengorbankan sektor wajib maupun program yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah.

Fraksi PKS juga meminta Pemkot Surabaya menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi perubahan pendapatan transfer atau Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2027. PKS menilai pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi belanja apabila terjadi perubahan kemampuan fiskal.

"Sebaliknya, jika terdapat potensi peningkatan TKD, tambahan anggaran tersebut diminta diarahkan pada kebutuhan masyarakat kecil serta peningkatan kesejahteraan," papar Aning.

Sektor pendidikan, kesehatan, sosial hingga pembangunan infrastruktur di kawasan perkampungan menjadi sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapatkan perhatian apabila terjadi peningkatan pendapatan transfer. Selain persoalan besaran belanja, PKS meminta alokasi RAPBD 2027 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah pembangunan fasilitas pelayanan dasar.

"Di sektor pendidikan, anggaran diharapkan mampu mendukung penyelesaian pembangunan sekolah baru, baik SD maupun SMP Negeri, sekaligus perbaikan gedung sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan," tutur Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.

Tak hanya pendidikan, PKS juga menyoroti pelayanan kesehatan. Perbaikan fasilitas dan layanan puskesmas serta puskesmas pembantu dinilai perlu masuk dalam prioritas anggaran 2027.

Catatan lain yang disampaikan Aning, PKS berkaitan dengan persoalan bantuan pendidikan akibat administrasi desil. Fraksi PKS menyoroti masyarakat yang mengalami kendala menerima bantuan beasiswa kuliah maupun bantuan untuk siswa SMA karena persoalan tersebut. PKS meminta anggaran bantuan pendidikan tidak dipangkas.

Ia juga memberikan perhatian terhadap alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik. Fraksi tersebut mengapresiasi capaian alokasi infrastruktur sebesar 49,31 persen sebagai bagian dari mandatory spending sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, PKS meminta besarnya alokasi tersebut benar-benar menghasilkan dampak terhadap pemerataan pembangunan di Surabaya. Fraksi PKS menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.

"Pemerintah kota diminta memastikan pembangunan dapat menjangkau wilayah secara lebih merata. PKS mendorong adanya peningkatan jumlah armada sekaligus perluasan rute Suroboyo Bus dan feeder Wirawiri Suroboyo untuk membantu mengatasi persoalan kemacetan," tutur Aning.

Persoalan banjir dan genangan juga menjadi perhatian. Alokasi anggaran infrastruktur diharapkan mampu mengurangi titik-titik banjir dan genangan yang masih muncul di berbagai wilayah Surabaya.

"Di sisi lain, PKS meminta pemerintah kota ikut memperkuat penanganan persoalan layanan persampahan. Dengan demikian, belanja infrastruktur yang dialokasikan dalam RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat," ujar Aning.