Anggaran Pendidikan Surabaya Naik Jadi 22 Persen di RAPBD 2027

RRI.CO.ID, Surabaya- Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan porsi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 menjadi 22 persen. Kenaikan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Surabaya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menangani sejumlah persoalan prioritas kota.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan anggaran 2027 tetap diarahkan pada sejumlah sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas SDM.

"Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas. Karena kalau semua ditampung sekaligus, anggarannya tentu tidak cukup," ujar Wali Kota Eri di Gedung DPRD Surabaya, Selasa, 29 September 2026.

Porsi pendidikan dalam RAPBD 2027 meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka 20 persen. Sementara untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran yang porsinya hampir mencapai 20 persen.

Besarnya alokasi pada pendidikan dan kesehatan, menurut Eri, tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dan peningkatan kualitas masyarakat. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung penanganan stunting, gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan.

"Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kalau kemiskinan berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya akan naik," jelasnya.

Dalam penyusunan anggaran, Eri juga menekankan perlunya menentukan program berdasarkan skala prioritas. Masukan, koreksi, dan saran dari fraksi DPRD Surabaya akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi.

Selain alokasi anggaran, Pemkot Surabaya menaruh perhatian pada transparansi dalam menentukan penerima bantuan maupun pembangunan sarana-prasarana. Eri menyebut penentuan penerima manfaat harus didasarkan pada kondisi nyata masyarakat di lapangan.

“Begitu juga dengan penentuan penerima manfaat harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan berpatokan pada kepentingan tertentu,” ujarnya.

Pembenahan data kemiskinan juga terus dilakukan melalui perbaikan data desil. Pemkot melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat lingkungan untuk membantu menentukan warga yang memang membutuhkan prioritas bantuan.

"Perbaikan desil terus berjalan dan kita bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ikut menentukan yang menjadi prioritas di lingkungannya. Misalnya ada yang punya motor empat tapi masuk desil 1-2, atau ada lansia berdesil tinggi padahal butuh bantuan. Kalau masyarakat yang menentukan sendiri dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan jauh lebih adil dan tepat sasaran," tuturnya.