Antisipasi Gempa, DPRD Surabaya Dorong Sensor Dini dan Data Valid

RRI.CO.ID, Surabaya - Langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi potensi risiko gempa bumi di Surabaya perlu menjadi perhatian semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk meminimalkan risiko serta mencegah kepanikan apabila terjadi bencana.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Saifuddin mendorong pemerintah dan masyarakat membangun kerja sama dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan dini. Hal ini mengingat hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi secara langsung kapan gempa akan terjadi.

“Adanya risiko gempa, masyarakat khususnya dan pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya dalam melakukan mitigasi dan kesiapan dini. Mengingat potensi risiko gempa ini, masih belum ada teknologi yang bisa memprediksi secara langsung kapan terjadinya gempa,” ujar Saifuddin.

Selain memperkuat mitigasi dan infrastruktur, Saifuddin menilai pemasangan alat sensor dini juga perlu menjadi perhatian. Keberadaan sensor tersebut dinilai penting untuk mendukung sistem peringatan dini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Ia juga menekankan pentingnya validasi data dan informasi resmi. Menurut Saifuddin, pemerintah perlu rutin berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat agar langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan berdasarkan data serta informasi yang valid.

“Karena data itu penting dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus sering-sering berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk kemudian melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan secara dini,” katanya.

Di sisi lain, Saifuddin mengimbau masyarakat agar tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Menurutnya, informasi yang tidak relevan dan tidak terverifikasi justru dapat meningkatkan keresahan di tengah masyarakat.

“Paling penting adalah masyarakat. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Karena kalau kemudian terjadi informasi yang tidak relevan dan tidak valid, maka itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai penanganan informasi kebencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BMKG dan pemerintah, tetapi juga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Pemerintah melalui Diskominfo perlu secara aktif menyampaikan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Informasi-informasi pemerintah harus disampaikan kepada masyarakat yang sebenar-benarnya agar masyarakat tidak mengonsumsi informasi yang tidak benar,” ujar Saifuddin.

Ia menegaskan penyampaian informasi yang akurat merupakan bagian penting dalam mitigasi bencana. Sebab, kepanikan yang muncul akibat informasi yang tidak valid juga dapat menimbulkan risiko dan membahayakan masyarakat.