RRI.CO.ID, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan Outing Day Learning (ODL) yang berpotensi membebani biaya wali murid. Evaluasi terhadap pelaksanaan ODL di sekolah negeri maupun swasta pun diminta segera dilakukan.
Permintaan itu disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima sejumlah keluhan wali murid terkait biaya ODL. Salah satu aduan menyebut kegiatan ODL siswa ke Yogyakarta membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 juta.
Subandi mengatakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurut dia, ODL seharusnya memberikan pengalaman belajar kepada siswa tanpa menambah tekanan pengeluaran bagi orang tua.
“Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi,” ujar Subandi saat Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis, 17 September 2026.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL di tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Evaluasi tersebut juga diminta ditindaklanjuti Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.
Subandi menilai kegiatan ODL tidak harus dilakukan ke luar daerah. Sekolah dapat memilih lokasi yang lebih dekat dengan tetap mempertahankan tujuan pembelajaran. “Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo,” katanya.
Ia juga menyoroti laporan ODL siswa SMP ke Malang yang membutuhkan biaya lebih dari Rp1 juta untuk kegiatan selama dua hari. “Acara di Malang, ODL anak SMP, dikenakan satu juta berapa, dua hari. Ini tidak boleh,” ucapnya.
Selain persoalan biaya, Subandi meminta sekolah tidak melakukan intervensi terhadap pilihan penyedia jasa transportasi. Menurut dia, sekolah dapat menggunakan bus milik masyarakat Sidoarjo sepanjang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan.
“Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus. Tidak usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” ujarnya. Subandi menegaskan evaluasi diperlukan agar kegiatan sekolah tetap berjalan sesuai ketentuan sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....