Gubernur Khofifah Bahas Sinkronisasi LP2B dan Industrialisasi Jatim

RRI.CO.ID, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Raker dan RDP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa 15 September 2026. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri dan gubernur se-Indonesia.

Agenda rapat membahas pengelolaan aset daerah, reforma agraria, perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta program prioritas Presiden di desa. Khofifah turut menyampaikan kondisi lahan pertanian dan perkembangan industri manufaktur di Jawa Timur.

“Posisi lahan baku sawah dan capaian usulan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, red) memang tidak bisa digeneralisasi. Jawa Timur ini lumbung pangan nasional, investasi untuk industrialisasi tetap harus kita bangun sesuai dengan semua potensi yang ada,” ujar Khofifah.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, Lahan Baku Sawah (LBS) pada 2025 mencapai 1.206.474,15 hektare. Sementara usulan LP2B mencapai 1.053.781,72 hektare atau 87,34 persen dari LBS.

“Secara agregat Jawa Timur telah melampaui target 87 persen LP2B sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Jawa Timur dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan perlindungan lahan pertanian harus berjalan selaras dengan kebutuhan industrialisasi. Terlebih, kontribusi industri manufaktur Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 36 persen.

“Oleh karena itu, proses kesesuaian antara industrialisasi, terutama industri manufaktur, dan perlindungan lahan pertanian harus terus kita bangun. Jawa Timur ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga sekaligus industrialisasi terus berjalan,” jelas Khofifah.

Khofifah juga menyampaikan persoalan penetapan LP2B yang ditemukan dalam rapat koordinasi bersama Menteri ATR/BPN. Ia meminta pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI membantu mempercepat integrasi LP2B dalam RTRW dan RDTR serta penyelesaian tumpang tindih LSD dengan kawasan hutan.