DPRD Surabaya Temukan Anak Putus Sekolah, Terkendala Data Desil Bantuan

RRI.CO.ID, Surabaya - Data desil keluarga miskin kembali menjadi persoalan dalam upaya mencegah anak putus sekolah di Kota Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafii saat menemui sejumlah warga di kawasan Wonorejo IV, Tegalsari, Surabaya.

Imam menemukan anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan biaya. Diketahui anak tersebut tercatat memiliki desil di atas 5 sehingga tidak masuk kriteria penerima bantuan pendidikan untuk jenjang SMA sederajat.

“Alamatnya Kupang Sekunting, kami ditemukan di sini (Wonorejo IV). Ya inilah persoalan yang masih menjadi PR besar Pak Wali Kota dan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Imam.

Anak pertama dari keluarga tersebut sebelumnya bersekolah di salah satu SMA swasta di Surabaya. Namun, sejak 2025 saat duduk di kelas 2, pendidikan anak itu terhenti karena keluarganya tidak mampu membiayai sekolah.

“Masih banyak ternyata anak-anak yang butuh sekolah karena biaya. Sementara ternyata desilnya di atas 5,” ujar Imam.

Menurut Imam, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan ketika data administratif dijadikan penentu utama untuk mendapatkan bantuan. Saat ini, bantuan pendidikan untuk siswa SMA sederajat menyasar keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 5.

Bantuan tersebut berupa uang pendidikan sekitar Rp350 ribu per bulan serta perlengkapan sekolah. Sedangkan bagi siswa SD dan SMP dari keluarga miskin, bantuan diberikan dalam bentuk seragam dan perlengkapan sekolah lainnya.

Persoalan lain ditemukan pada seorang anak berusia 17 tahun yang juga kini tidak bersekolah. Ayahnya telah meninggal dunia, sementara sang ibu sedang menjalani hukuman di tahanan. Kondisi keluarga tersebut membuat anak harus kehilangan akses pendidikan.

“Apapun itu, menurut saya mereka masih anak-anak. Pemerintah harus hadir, apalagi mereka ada niatan untuk melanjutkan sekolah,” tegasnya.

Imam menyebut anak-anak yang ditemuinya tersebut seharusnya saat ini sudah duduk di kelas 2 SMA. Namun, karena berhenti sekolah sejak 2025, mereka kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan formal. Untuk anak yang terkendala bantuan karena tercatat memiliki desil di atas 5, Imam berencana mencarikan alternatif melalui program Kejar Paket C.

Ia juga akan mencari lembaga pendidikan kesetaraan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal anak tersebut. Jika program tersebut membutuhkan biaya, Imam akan berupaya mencarikan solusi agar anak tetap bisa melanjutkan pendidikan.

“Nanti kami coba carikan Kejar Paket C. Kalau ada lembaga pendidikan seperti Kejar Paket C berbayar, kami coba datangi. Mudah-mudahan tidak terlalu mahal sehingga kami bisa membantu,” ujarnya.

Selain Kejar Paket C, Imam membuka kemungkinan menghubungkan anak-anak tersebut dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya untuk mengupayakan akses Program Indonesia Pintar (PIP). “Ketika ada anak-anak yang punya cita-cita tinggi, jangan sampai kemudian cita-citanya itu hilang atau hanya sebatas cita-cita kalau pemerintah tidak hadir,” katanya.

Menurut Imam, persoalan anak putus sekolah tidak dapat hanya diselesaikan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, maupun perangkat daerah yang berkaitan dengan bantuan pendidikan. Perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak juga dinilai perlu terlibat. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak berhenti pada persoalan administratif atau angka desil. Kondisi nyata keluarga serta kemauan anak untuk kembali bersekolah juga harus menjadi pertimbangan dalam mencari solusi.