RRI.CO.ID, Jombang - Bursa calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama semakin menghangat. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut siap maju memperebutkan kursi pimpinan tertinggi organisasi.
Wacana tersebut tak sekadar menarik perhatian karena posisi Cak Imin sebagai tokoh politik. Langkahnya maju dalam bursa Ketum PBNU juga mulai dikaitkan dengan peta politik menuju 2029.
Kedekatan Cak Imin dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu sorotan. Cak Imin saat ini merupakan menteri koordinator dalam pemerintahan Prabowo. Karena itu, pencalonannya di PBNU dinilai memiliki dimensi strategis jika dilihat dari konfigurasi politik menjelang Pemilu 2029.
Dorongan agar Cak Imin maju sebenarnya telah muncul jauh sebelum Muktamar ke-35 digelar. Gus Muwafiq, misalnya, secara terbuka menyatakan dukungan agar Cak Imin menakhodai PBNU. Ia menilai Cak Imin telah teruji dan dianggap mampu membawa organisasi kembali kepada ruh perjuangan para ulama.
“Selama ini Gus Muhaimin Iskandar sudah teruji, saatnya Gus Muhaimin Iskandar menakhodai PBNU,” tegas Gus Muwafiq.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah NU agar tetap berdiri di atas kepentingan umat dan bangsa.“NU harus kembali kepada ruh perjuangan para ulama. Gus Muhaimin adalah sosok yang mampu menjaga marwah itu,” kata Gus Muwafiq.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam dukungan yang juga melibatkan Gus Maftuh. Keduanya disebut menyatakan dukungan terhadap Cak Imin untuk memimpin PBNU. Selain itu, dukungan juga datang dari Forum Kader NU Yogyakarta hingga Aliansi Santri Gus Dur.
Namun, pencalonan Cak Imin menghadapi satu persoalan mendasar. Ia masih menjabat sebagai Ketua Umum PKB, partai politik yang secara aktif bergerak dalam kontestasi elektoral.
Caketum PBNU Gus Salam atau KH Abdussalam Shohib menegaskan, Cak Imin harus terlebih dahulu meninggalkan kepemimpinan PKB apabila ingin maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Persoalan ini menjadi penting karena NU selama ini menempatkan diri sebagai jam'iyyah keagamaan yang memiliki jarak dari kepentingan politik praktis.
Di sisi lain, Cak Imin dalam beberapa pekan terakhir juga beberapa kali mengkritik kepemimpinan PBNU. Ia menyinggung masa kepemimpinan lima tahun yang dinilai belum membawa perubahan berarti dan menyebut NU membutuhkan pemimpin baru yang lebih fresh.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Perdebatan mengenai siapa yang layak memimpin NU pun akhirnya tidak hanya berbicara soal figur, tetapi juga menyentuh batas antara organisasi keagamaan dan kepentingan politik.
Terlebih, hasil survei Parameter Politik Indonesia pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan mayoritas warga NU menginginkan organisasi menjauh dari politik elektoral.
Sebanyak 65,8 persen responden warga NU menyatakan setuju NU menjauh dari politik elektoral. Sementara 76,1 persen berharap PBNU lebih fokus mengurus umat dan agama.
Angka tersebut membuat wacana pencalonan Cak Imin menjadi semakin menarik untuk dipertanyakan.
Di satu sisi, ada kelompok yang melihat Cak Imin sebagai kader yang telah teruji dan layak memimpin NU. Gus Muwafiq bahkan menilai pengalaman politiknya tidak menjadi penghalang untuk menjaga marwah organisasi.
Namun di sisi lain, Cak Imin masih merupakan Ketua Umum PKB. Posisi inilah yang berpotensi memunculkan kekhawatiran mengenai independensi PBNU dari kepentingan politik praktis. Apalagi, Pemilu 2029 sudah mulai masuk dalam kalkulasi politik nasional.
NU memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Organisasi ini lahir dari perjuangan para ulama dan memiliki jejak sejarah mulai dari Resolusi Jihad hingga kontribusinya dalam mempertahankan kemerdekaan.
Kini, menjelang pemilihan ketua umum, pertanyaan mengenai arah organisasi kembali mengemuka. Apakah PBNU akan tetap berdiri sebagai jam'iyyah yang mengutamakan kepentingan umat dan bangsa, atau justru semakin dekat dengan pusaran politik elektoral?
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....