Digitalisasi Parkir Jadi Strategi Pemkot Surabaya Dongkrak Pendapatan

RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya mendorong digitalisasi pembayaran parkir untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sektor parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penggunaan sistem digital dan CCTV dinilai mampu membuat pengelolaan parkir lebih transparan.

“Pendapatan parkir itu ada dua, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir adalah setiap tempat usaha yang memiliki area parkir,” kata Eri, usai rapat paripurna, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia menyebut penerapan digitalisasi parkir di sejumlah lokasi mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Salah satunya di Sederhana yang mencatat kenaikan pendapatan hingga hampir 200 persen.

“Ketika kita sudah menggunakan metode digital dengan CCTV, peningkatannya bisa lebih dari 100 persen. Seperti di Sederhana, yang dulunya sudah meningkat lebih dari 100 persen, pendapatannya hampir 200 persen,” ujarnya.

Potensi peningkatan juga terlihat pada retribusi parkir tepi jalan umum. Eri menyebut selisih penerimaan pada salah satu titik mencapai hampir Rp2 juta ketika pembayaran dilakukan secara digital.

Sementara itu, pada satu titik kawasan car free day, selisih penerimaan disebut hampir mencapai Rp4 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi.

Karena itu, Eri mengajak masyarakat Surabaya membiasakan pembayaran parkir secara digital. Menurutnya, pendapatan tersebut akan kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Maka saya berharap warga Surabaya, kalau cinta Surabaya dan ingin membantu sesama warga kota Surabaya, tolong membayar parkir dengan digital. Karena uang panjenengan, insyaallah, kembali untuk warga,” tuturnya.

Ia menjelaskan pendapatan daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan rumah tidak layak huni.

“Uang tersebut digunakan Pemerintah Kota dan DPRD untuk pendidikan, kesehatan, serta membangun rumah tidak layak huni,” katanya.

Eri berharap masyarakat ikut berperan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui transaksi yang tercatat secara digital. Upaya tersebut dinilai penting agar penerimaan parkir dapat dikelola secara transparan dan manfaatnya kembali kepada warga.