RRI.CO.ID, Sidoarjo - Puluhan kiai dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia menyerukan penguatan khittah Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar NU di Tambakberas, Jombang. Seruan itu mengemuka dalam Halaqoh Alim Ulama Pengasuh Pondok Pesantren bertema “Merawat Khittoh untuk Persatuan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama” di Lembaga Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin, 24 Agustus 2026.
Halaqoh tersebut dihadiri sejumlah ulama dan pengasuh pesantren, di antaranya KHR Abdussalam Mujib Buduran, KH Lukman Hafis Dirnyati Tremas, KH Kafabihi Mahrus Lirboyo, KH Nurul Huda Djazuli Kediri, KH Masnur Hasan Sidoarjo, KH Jami’ Bangil, KH Abdul Hamid Krapyak Yogyakarta, KH Al Akbar Marbun Medan, KH Ubaidillah Shodaqoh Semarang, serta KH Said Aqil Siradj yang mengikuti secara daring. Hadir pula sejumlah ulama lainnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga luar Jawa.
Mantan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Ali Maschan Musa, mengatakan halaqoh menghasilkan lima pokok yang dinilai penting menjadi pegangan dalam Muktamar NU mendatang. Lima poin tersebut meliputi penegasan NU sebagai organisasi sosial keagamaan, penguatan peran NU sebagai pelindung umat dan gerakan jam’iyyah, penempatan pesantren sebagai pusat tradisi keilmuan dan kaderisasi ulama, kepemimpinan berbasis spiritualitas dan jamaah, serta penerapan kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.
“Setiap kebijakan dan langkah kepemimpinan NU harus berlandaskan prinsip mencegah kerusakan lebih dahulu daripada menarik kemaslahatan. Ini demi menjaga persatuan, marwah, dan keberlangsungan NU,” kata Ali Maschan.
Menurut dia, khittah NU tidak boleh sekadar dipahami sebagai sejarah hubungan organisasi dengan politik praktis. Khittah harus menjadi pijakan untuk menjaga independensi, kemandirian dan kedaulatan organisasi agar tetap berdiri di atas semua golongan serta berorientasi pada kemaslahatan umat.
Ali juga mengingatkan agar kepemimpinan NU mendatang tidak mudah terseret kepentingan politik jangka pendek. Pemimpin NU, kata dia, harus mengedepankan pengabdian, keteladanan ulama, akhlakul karimah, serta tetap berakar pada jamaah sebagai basis utama perjuangan organisasi.
“Jangan sampai ada politik uang dalam Muktamar. Politik uang sangat dilarang dalam agama karena akan merusak semuanya,” ujarnya.
Senada, KH Ahmad Kafabihi Mahrus dari Lirboyo menekankan pentingnya menjaga jarak yang sehat antara NU dan kekuasaan. Menurut dia, NU tetap dapat mendukung kebijakan pemerintah selama memberikan kemaslahatan bagi umat, tetapi harus bersikap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.
Para ulama dalam halaqoh juga menegaskan pesantren harus tetap menjadi pusat tradisi keilmuan NU, kaderisasi ulama, pembentukan karakter, serta penjaga tradisi turats dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi jangkar moral masyarakat dan tidak kehilangan arah akibat tarikan kepentingan politik maupun materi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....