Evaluasi PKG, Wabup Gresik Minta Hasil Pemeriksaan Jadi Dasar Program

RRI.CO.ID, Gresik - Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif meminta hasil Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tidak berhenti pada pencatatan capaian, tetapi digunakan sebagai dasar penyusunan program kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan saat evaluasi pelaksanaan PKG di Kabupaten Gresik, Selasa, 18 Agustus 2026.

Alif mengatakan evaluasi perlu melihat pelaksanaan PKG secara menyeluruh, termasuk kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Menurutnya, capaian angka saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan program.

“Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Alif.

Ia meminta Dinas Kesehatan mempercepat pelaksanaan PKG, terutama dengan membenahi sistem dan proses entri data. Menurutnya, persoalan administrasi jangan sampai menghambat pemeriksaan masyarakat.

“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya, melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menurut Alif, data hasil pemeriksaan akan lebih bermanfaat jika dapat menunjukkan persoalan kesehatan di masing-masing wilayah. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan intervensi dan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta pelayanan PKG tidak hanya mengandalkan Puskesmas. Sosialisasi dan pendataan dapat melibatkan kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, serta Posyandu.

“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” katanya.

Alif menaruh perhatian pada pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah. Ia menyebut masih ditemukan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan, seperti diabetes dan hipertensi, ketika menjalani pemeriksaan kesehatan untuk bekerja.

“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Karena itu, Alif menegaskan PKG perlu diposisikan sebagai sarana untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti dengan program yang sesuai dengan persoalan yang ditemukan.

“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” ucapnya tegas.

Alif juga meminta setiap Puskesmas memiliki data sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut, kata dia, harus menunjukkan jumlah warga yang menjadi sasaran, jumlah yang sudah diperiksa, hasil pemeriksaan, hingga tindak lanjut bagi warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG. Pemeriksaan dilakukan melalui pelayanan di Puskesmas maupun kegiatan luar gedung, termasuk Posyandu.

Menurut Khusnah, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah pelaporan dan entri data. Gangguan atau keterlambatan sistem membuat data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem.

“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.

Selain kendala sistem, Dinas Kesehatan juga menghadapi keterbatasan SDM. Tenaga kesehatan di Puskesmas harus menjalankan sejumlah program sekaligus melakukan input data melalui beberapa aplikasi.

Evaluasi PKG ini diikuti Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah, dan instansi terkait. Hingga Agustus 2026, capaian PKG di Kabupaten Gresik mencapai 28,8 persen.

Sementara target yang ditetapkan hingga Desember 2026 sebesar 46 persen. Untuk PKG bagi anak sekolah, capaian tercatat sekitar 57 persen.