‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Rencana pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pada tahun depan menyusul pernyataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai masih kurangnya lebih dari lima ribu guru mendapat perhatian kalangan pendidik. Kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan keberpihakan kepada guru honorer atau non-ASN yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

‎

‎Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Sidoarjo, Ahmad Anwar, mengatakan kebutuhan guru memang harus segera dipenuhi agar kualitas layanan pendidikan tidak terganggu. Namun, penyelesaian kekurangan guru tidak cukup hanya melalui pembukaan formasi CPNS.

‎

‎"Guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak boleh diposisikan sama dengan pelamar yang belum pernah mengajar. Mereka selama ini menjadi tulang punggung pembelajaran di banyak sekolah ketika formasi ASN belum mampu memenuhi kebutuhan," kata Ahmad Anwar, Rabu, 5 Agustus 2026.

‎

‎Menurutnya, pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada guru honorer yang telah memiliki masa pengabdian panjang tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme dan kompetensi dalam proses seleksi. ‎Ia menilai ironi kekurangan guru di tengah masih banyaknya guru honorer yang belum memperoleh kepastian status merupakan persoalan tata kelola sumber daya manusia pendidikan.

Di satu sisi pemerintah mengakui kebutuhan guru masih sangat besar, tetapi di sisi lain ribuan guru non-ASN masih menunggu kepastian karier. ‎"Benang kusutnya bukan hanya soal jumlah guru, melainkan perencanaan kebutuhan, distribusi tenaga pendidik, dan kebijakan pengangkatan ASN yang belum sepenuhnya selaras. Akibatnya, sekolah tetap bergantung pada guru honorer untuk menjaga kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

‎

‎Ahmad menambahkan, kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya berupaya membantu peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui dukungan pendanaan menunjukkan bahwa persoalan kemampuan fiskal daerah memang masih menjadi tantangan. Namun, menurutnya, bantuan tersebut hanya menjadi solusi sementara.

‎

‎"Subsidi atau bantuan kesejahteraan memang membantu, tetapi itu bukan penyelesaian utama. Yang dibutuhkan guru honorer adalah kepastian status dan jenjang karier. Karena itu, ketika pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru, mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun seharusnya mendapat prioritas atau afirmasi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

‎

‎Ia berharap pemerintah pusat dan daerah menyusun kebijakan yang mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni memenuhi kebutuhan guru nasional sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi guru honorer yang selama ini telah menjaga keberlangsungan pendidikan di sekolah.

‎

‎