RRI.CO.ID, Surabaya – Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melakukan monitoring dan evaluasi di PT PAL Indonesia. Kegiatan ini memperkuat pembangunan kemandirian industri pertahanan maritim nasional.

KKIP meninjau sejumlah program strategis PT PAL Indonesia. Program itu meliputi kapal selam, Unmanned Surface Vehicle, Frigate Merah Putih, dan Kapal Selam Otonom.

Program tersebut dinilai memperkuat penguasaan teknologi dan kemampuan industri galangan nasional. Langkah itu juga mengurangi ketergantungan terhadap teknologi pertahanan luar negeri.

Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa menyambut kunjungan tim KKIP bersama jajaran manajemen. Rombongan dipimpin Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto.

Diana menegaskan transformasi industri pertahanan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. "Hasil monitoring diharapkan menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan KKIP ke depan," ujar Diana, Selasa, 21 Juli 2026.

Darwanto mengatakan monitoring tidak sekadar mengevaluasi capaian program industri pertahanan. "Kami memastikan seluruh proses sejalan membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia," kata Darwanto.

Menurut Darwanto, penguatan industri membutuhkan penguasaan teknologi, riset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia menilai PT PAL berperan strategis sebagai motor industri pertahanan maritim nasional.

Hasil monitoring akan menjadi masukan penyusunan rekomendasi kebijakan KKIP. Rekomendasi itu mendorong alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan penguatan kolaborasi nasional.

Sinergi pemerintah, industri, lembaga riset, dan pengguna diharapkan semakin kuat. Langkah itu mendukung PT PAL mewujudkan industri pertahanan maritim yang mandiri dan berdaya saing.