RRI.CO.ID, Surabaya - Keberhasilan Jawa Timur menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,55 persen pada Februari 2026 mengantarkan provinsi ini meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 25,14 juta orang. Capaian tersebut melanjutkan tren penurunan angka pengangguran di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.

Pengantar Kerja Ahli Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Pusponurani Tri Rahaju, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Disnakertrans untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

"Berbagai program terus diperkuat, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, pemagangan, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja. Tujuannya agar kompetensi pencari kerja semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri," ujarnya dalam Dialog Aspirasi RRI Surabaya, Senin 20 Juli 2026.

Menurut Pusponurani, salah satu faktor yang mendukung penurunan angka pengangguran di Jawa Timur adalah penguatan link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai sektor usaha, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, serta perluasan akses magang dan penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi.

Meski demikian, ia menilai tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perusahaan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis atau kepemilikan ijazah, tetapi juga karakter dan kesiapan calon tenaga kerja dalam menghadapi perubahan.

"Sekarang tantangannya bukan hanya lulus dan memiliki ijazah. Yang dibutuhkan dunia kerja adalah kemampuan beradaptasi, tanggung jawab, etika, soft skill, dan mentalitas yang baik. Kalau itu tidak dimiliki, perusahaan tentu akan mempertimbangkan kembali dalam proses rekrutmen," katanya.

Selain itu, Pusponurani menilai dunia pendidikan perlu lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan industri. Perubahan kurikulum yang belum sepenuhnya mengikuti dinamika dunia usaha masih menimbulkan kesenjangan kompetensi sehingga lulusan, khususnya pendidikan vokasi, belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.

Ia menambahkan, fenomena tersebut kini tidak hanya terjadi pada lulusan pendidikan vokasi, tetapi juga mulai terlihat pada lulusan perguruan tinggi yang belum terserap secara optimal di dunia kerja. Karena itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri perlu terus diperkuat agar kebutuhan kompetensi tenaga kerja dapat dipetakan sejak awal dan menjadi dasar penyusunan kurikulum maupun program pelatihan.

Menurutnya, kolaborasi yang berkelanjutan akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.