DPRD Nilai SiLPA APBD 2025 Dipengaruhi Perlambatan Ekonomi Global

RRI.CO.ID, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menilai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 tidak lepas dari kondisi ekonomi yang melambat akibat dinamika geopolitik global. Menurutnya, sisa anggaran tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan pelaksanaan program pada awal tahun anggaran berikutnya.

Fathoni mengungkapkan, saat pembahasan APBD 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya sebenarnya telah mengingatkan agar besaran SiLPA tidak terlalu tinggi. Namun, berbagai perkembangan global membuat kondisi yang diperkirakan sebelumnya mengalami perubahan.

"Kalau sebelum adanya perang di Timur Tengah, memang saat itu Banggar sudah mengingatkan agar SiLPA tidak lebih dari Rp200 miliar. Tetapi kami juga memahami ada peristiwa yang tidak kita inginkan semua," ujarnya.

Ia menjelaskan perlambatan ekonomi berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah yang belum mencapai target. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencadangan anggaran agar pelaksanaan program APBD 2026 tidak terkendala pada awal tahun.

“Faktanya kondisi ekonomi melambat sehingga berpotensi pada penerimaan pajak dan retribusi yang belum memenuhi target ideal. Karena itu pencadangan anggaran melalui SiLPA diperlukan agar program-program di awal 2026 bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu PAD masuk pada Januari hingga Maret," lanjutnya.

Menurut Fathoni, tanpa adanya tekanan ekonomi dan konflik geopolitik global, penerimaan pendapatan daerah diperkirakan akan lebih baik. Dengan kondisi tersebut, besaran SiLPA diyakini tidak akan setinggi yang tercatat pada APBD 2025.

Ia menambahkan kebijakan mempertahankan SiLPA juga merupakan bentuk kehati-hatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan belanja wajib pemerintah tetap dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

“Belanja pegawai harus dibayar setiap bulan. Mandatori spending di bidang pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh terganggu karena ketiadaan uang. Jadi kami memahami jumlah SiLPA kali ini," tegasnya.

Selain faktor ekonomi, tingginya SiLPA juga dipengaruhi penundaan sejumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada 2025. Saat itu, Pemkot Surabaya memprioritaskan anggaran pada pembangunan infrastruktur strategis serta sektor pendidikan dan kesehatan.

Meski memahami kondisi tersebut, DPRD berharap besaran SiLPA dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang. Fathoni optimistis perencanaan pembangunan akan semakin optimal apabila kondisi ekonomi dan geopolitik global kembali stabil.

"Mudah-mudahan ke depan SiLPA tidak setinggi ini lagi kalau situasi global sudah baik. Dengan begitu setiap perencanaan pembangunan dan pelayanan publik bisa direalisasikan lebih maksimal," tegasnya.