DPRD Surabaya Evaluasi OPD dengan SiLPA Tinggi pada APBD 2025

RRI.CO.ID, Surabaya - Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 mendorong DPRD Surabaya melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan akan difokuskan pada OPD yang mencatat sisa anggaran tinggi untuk memastikan penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran.

Ketua DPRD Surabaya, Sayfuddin Zuhri, mengatakan secara umum besaran SiLPA APBD 2025 masih berada dalam kategori wajar. Meski demikian, DPRD tetap akan menelaah setiap OPD yang memiliki sisa anggaran besar melalui pembahasan di tingkat komisi.

"Dalam kaitan SILPA APBD 2025 itu masih dalam situasi yang wajar. Tetapi nanti kita akan kaji di rapat-rapat komisi terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran tinggi. Kita lihat apa penyebabnya, apakah karena program yang gagal dilaksanakan atau memang merupakan sisa dari program yang sudah tercapai," katanya.

Menurut Sayfuddin, evaluasi diperlukan agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan anggaran daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.

"Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat. Hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas," katanya.

DPRD juga mengingatkan agar program yang tidak terlaksana tidak terus dianggarkan tanpa adanya pembenahan. Setiap OPD diminta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program beserta hasil yang dicapai.

"Kalau memang akibat program yang gagal, tentu akan kita beri warning. Jangan sampai program dianggarkan berulang-ulang tetapi tidak bisa dilaksanakan. Harus jelas output dan outcome-nya," tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap memberikan penjelasan kepada DPRD terkait komposisi SiLPA APBD 2025. Seluruh data pendukung telah disiapkan sebagai bahan pembahasan dalam rapat bersama legislatif.

"Teman-teman DPRD selaku wakil masyarakat Kota Surabaya membutuhkan penjelasan-penjelasan itu. Data-data sudah ada dan sudah kami siapkan untuk menjawab semuanya," ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan besarnya SiLPA tahun ini dipengaruhi masuknya saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam perhitungan. Dana tersebut memiliki mekanisme penggunaan khusus sehingga hanya dapat dimanfaatkan oleh masing-masing unit BLUD.

"BLUD itu hanya bisa dimanfaatkan oleh OPD yang memiliki BLUD. Saat ini ada rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Perhubungan. Karena itu, SILPA tahun ini memang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.