DPRD Minta Pemkot Surabaya Evaluasi Serapan Anggaran APBD 2025

RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD 2025. Dorongan itu muncul setelah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp516,896 miliar dinilai menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, mengatakan besarnya SiLPA perlu menjadi perhatian karena terjadi di saat pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pinjaman. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD," katanya, Rabu, 8 Juli 2026.

Imam menilai besarnya sisa anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya realisasi program pembangunan. Ia menyebut serapan belanja daerah yang masih berada di kisaran 85 persen menjadi indikator perlunya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran.

"Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda," tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program sejak awal tahun menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Dampaknya, sejumlah kegiatan harus dikebut menjelang akhir tahun sehingga berisiko memengaruhi kualitas pekerjaan.

"Ketika eksekusi program terlambat, ada kecenderungan pekerjaan dikejar waktu menjelang akhir tahun. Risiko yang muncul bukan hanya anggaran tidak terserap, tetapi juga kualitas pekerjaan yang bisa terdampak," tegasnya.

Imam berharap proyek-proyek yang telah disetujui dalam pembahasan anggaran dapat segera dijalankan sejak awal tahun. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat sekaligus menekan potensi munculnya SiLPA dalam jumlah besar.

"Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaannya justru molor. Ini yang akhirnya berkontribusi terhadap munculnya SiLPA besar setiap tahun," tegasnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Imam mengapresiasi berbagai indikator pembangunan Kota Surabaya yang terus menunjukkan tren positif. Penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai menjadi capaian yang perlu dipertahankan.

"Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya," ujarnya, mengakhiri.