Banyak Warga Tolak Sensus, Sekda Jatim Minta Dukungan Bersama

RRI.CO.ID, Surabaya - Penolakan sebagian warga terhadap kedatangan petugas sensus ekonomi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendataan yang berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mengimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, masih adanya warga yang menolak didata harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami tujuan pendataan tersebut.

"Ini tanggung jawab kita bersama, baik dari aparat kabupaten, camat, kemudian lurah, saya kira harus bisa meyakinkan bahwa ini justru masyarakat apalagi masyarakat yang di bawah, ini kesempatan sebetulnya terdata ekonominya seperti apa," kata Adhy.

Ia menilai penolakan kemungkinan terjadi karena masyarakat belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai manfaat sensus ekonomi. Karena itu, pemerintah meminta dukungan berbagai pihak, termasuk media, untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas yang datang secara door to door.

"Kalau masyarakat tahu, masyarakat yang pengen didata sebetulnya, harusnya demikian. Tolong diimbau setiap masyarakat untuk bisa melakukan kewajibannya terhadap petugas yang sudah dibayar oleh negara," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan apabila petugas menemui penolakan di lapangan. BPS akan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memberikan penjelasan kepada warga mengenai tujuan pendataan.

"Begitu juga kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih detail, sehingga warga mau didata oleh petugas kami," kata Herum. Pendataan sensus ekonomi di Jawa Timur berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 20 persen target pendataan di seluruh daerah.