Khofifah Dorong Perluasan Digitalisasi Bansos di Delapan Daerah

RRI.CO.ID, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Dalam forum itu, Pemprov Jatim menegaskan komitmennya mendukung perluasan digitalisasi bansos.

Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Sebanyak 43 kabupaten/kota menjadi sasaran perluasan program piloting digitalisasi bansos.

"Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo," kata Khofifah, Selasa 30 Juni 2026.

Saat ini, empat daerah di Jawa Timur yang menjadi percontohan ialah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan daerah tersebut diharapkan menjadi modal perluasan program ke wilayah lain.

"Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, rasanya kami siap mendorong dan meluaskan. Kita di Jatim ada 38 kota/kabupaten. Jadi kalau sebelumnya empat, bolehlah kami ditambah empat lagi jadi delapan. Insya Allah, kita siap bekerja keras untuk mewujudkan program di sini," ujar Khofifah.

Tito mengatakan digitalisasi bansos menjadi bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan melalui Government Technology (GovTech). Ia juga menilai Surabaya menjadi salah satu daerah dengan progres implementasi yang cepat.

"Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos ini. Saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau," ujar Tito Karnavian.

Luhut menambahkan evaluasi program akan dilakukan hingga akhir Juli sebelum peluncuran nasional pada Oktober mendatang. Pemerintah berharap digitalisasi bansos mampu menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

"Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN," kata Luhut Binsar Pandjaitan.