RRI.CO.ID, Surabaya - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah menyiapkan bantuan jangka pendek bagi nelayan yang terdampak cuaca ekstrem. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir ketika aktivitas melaut terhenti akibat tingginya risiko keselamatan di laut.
Ketua KTNA Provinsi Jawa Timur, Sumrambah mengatakan cuaca ekstrem yang memicu gelombang tinggi membuat banyak nelayan, khususnya pengguna kapal tradisional, memilih tidak melaut. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan sehingga pendapatan nelayan ikut berkurang.
"Ketika cuaca ekstrem terjadi, risiko melaut menjadi sangat tinggi sehingga banyak nelayan memilih tidak melaut. Dampaknya tentu hasil tangkapan menurun dan penghasilan mereka ikut berkurang. Kalau kondisi ini berlangsung terus tanpa solusi, bukan tidak mungkin akan menambah angka kemiskinan di kawasan pesisir," ujar Sumrambah dalam Dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya, Senin, 29 Juni 2026.
Ia mengapresiasi berbagai program pemerintah yang selama ini telah berjalan, seperti pelatihan, bantuan sarana produksi, dan subsidi bagi nelayan. Namun, menurutnya, program tersebut perlu dilengkapi dengan kebijakan jangka pendek yang dapat langsung membantu nelayan saat memasuki musim paceklik atau ketika cuaca ekstrem menghambat aktivitas melaut.
"Program-program yang sudah berjalan tentu kami apresiasi. Tetapi saat nelayan tidak bisa melaut karena cuaca, mereka membutuhkan bantuan yang bisa langsung dirasakan agar kebutuhan hidup keluarga tetap terpenuhi," katanya.
Sumrambah mengusulkan sejumlah langkah yang dapat diprioritaskan pemerintah ketika cuaca ekstrem menghambat aktivitas melaut. Di antaranya mempermudah akses nelayan terhadap BBM bersubsidi, khususnya solar, memperkuat jaring pengaman sosial melalui bantuan kebutuhan pokok atau bantuan tunai sementara bagi keluarga nelayan saat masa paceklik, serta menyediakan infrastruktur produksi seperti cold storage untuk menjaga kualitas dan ketersediaan stok ikan ketika hasil tangkapan menurun.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting agar beban ekonomi masyarakat pesisir tidak semakin berat. "Yang dibutuhkan nelayan bukan hanya subsidi, tetapi kemudahan memperoleh solar ketika akan melaut. Saat cuaca ekstrem mereka juga memerlukan jaring pengaman sosial agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Selain itu, keberadaan cold storage penting untuk menjaga ketersediaan ikan sehingga pasokan tetap stabil ketika musim paceklik," ujarnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin mengeluarkan prakiraan cuaca maritim dan peringatan dini gelombang tinggi sebagai acuan bagi nelayan sebelum melaut. Informasi tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko untuk mengurangi potensi kecelakaan akibat cuaca buruk di wilayah perairan Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempatkan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Perubahan iklim dinilai memengaruhi musim penangkapan ikan, produktivitas perikanan tangkap, hingga keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir sehingga diperlukan penguatan ketahanan ekonomi nelayan.
Menurut Sumrambah, keberadaan bantuan jangka pendek bukan untuk menggantikan program pemberdayaan yang selama ini telah dijalankan pemerintah, melainkan menjadi bantalan ekonomi bagi keluarga nelayan ketika cuaca ekstrem membuat mereka tidak dapat melaut.
"Ketika nelayan tidak bisa melaut karena faktor keselamatan, negara harus hadir melalui langkah-langkah yang cepat dan tepat. Dengan begitu, masyarakat pesisir tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan risiko bertambahnya angka kemiskinan bisa ditekan," tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....