RRI.CO.ID, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 25 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga melakukan kick off launching East Java Investment Forum (EJIF). Peluncuran ditandai dengan peletakan telapak tangan pada totem bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim, dan Plh. Kepala OJK Jatim Horas V. M. Tarihoran.

Mengusung tema Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera, Khofifah mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi mempercepat investasi di Jawa Timur.

"Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung," kata Khofifah.

Menurutnya, ekosistem investasi harus dibangun melalui komitmen bersama. Komunikasi antarpemangku kepentingan juga perlu diperkuat agar iklim investasi semakin kondusif.

Khofifah menjelaskan percepatan investasi dilakukan melalui empat fokus utama. Di antaranya harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis, percepatan pengembangan kawasan industri beserta infrastruktur pendukung, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), serta peningkatan kepastian berusaha melalui penyelesaian hambatan investasi dan implementasi Deklarasi Anti Premanisme.

"Kita akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur," ujarnya.

Ia menambahkan, TP2ED menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing daerah, mendorong hilirisasi, dan memperkuat rantai nilai ekonomi lokal. Hingga kini, sebanyak 37 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED.

Khofifah berharap satu daerah yang belum membentuk TP2ED segera menyelesaikan proses tersebut. Dengan demikian, percepatan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung merata di seluruh Jawa Timur.

Selain investasi, Khofifah menilai perluasan akses keuangan melalui TPAKD juga menjadi kunci penguatan ekonomi kerakyatan. Program pembiayaan produktif diharapkan mampu menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pendataan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun itu mencakup usaha konvensional maupun nonkonvensional.

"Tahun ini kita mengadakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan 10 tahun sekali. Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Nashrul.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, sinergi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD harus terus diperkuat untuk meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan DPMPTSP dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.