DPRD Surabaya Minta Pemadaman Listrik Tak Ganggu Pelayanan Publik

RRI.CO.ID, Surabaya - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN dan pemerintah pusat memperhatikan pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa akibat gangguan teknis yang disebut berasal dari PLTU Paiton. Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.

"Kami berharap mekanisme pemberlakuan pemadaman listrik ini jangan sampai terjadi di prime time atau waktu-waktu primer. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan jangan sampai terganggu," ujar Yona, Senin 22 Juni 2026.

Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai keberlangsungan layanan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengaturan jadwal pemadaman. Karena itu, PLN diminta mempertimbangkan kawasan-kawasan vital yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Kalau sampai traffic light mati karena pemadaman listrik, tentu akan menimbulkan kekacauan lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Yona mengaku telah berkomunikasi dengan PLN wilayah Karangpilang terkait durasi pemadaman yang terjadi. Ia berharap gangguan tersebut dapat segera ditangani karena tidak semua instansi maupun pelaku usaha memiliki sumber listrik cadangan seperti genset.

Selain pelayanan publik, Yona juga menyoroti pentingnya menjaga pasokan listrik saat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan nonton bareng pertandingan sepak bola dunia yang saat ini banyak digelar di warung kopi maupun ruang publik.

"Kami berharap PLN tidak mematikan listrik pada saat ada siaran langsung pertandingan sepak bola dunia. Saat ini masyarakat juga membutuhkan hiburan dan ruang berkumpul yang positif," katanya.

Menurutnya, kegiatan nobar memiliki nilai sosial yang positif karena menjadi ruang interaksi masyarakat yang sehat di tengah dinamika politik yang berkembang. Kegiatan tersebut juga dinilai mampu menjaga suasana tetap kondusif di lingkungan masyarakat.

"Sebelum nobar berlangsung biasanya ada ruang diskusi yang santai. Ini menjadi salah satu alternatif yang baik untuk menjaga suasana tetap kondusif di masyarakat," imbuhnya.

Dari sisi ekonomi, Yona menilai pemadaman listrik yang berlangsung cukup lama dapat memberikan tekanan tambahan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik dalam operasional sehari-hari. Ia menyebut gangguan listrik dapat memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung pelaku usaha.

"Kalau listrik mati tentu ada potensi kerugian ekonomi. Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli freezer, genset, dan berbagai kebutuhan lainnya agar usaha tetap berjalan," ujarnya.

Karena itu, ia berharap gangguan kelistrikan yang terjadi saat ini dapat segera diselesaikan agar tidak semakin membebani masyarakat maupun dunia usaha. Dalam kesempatan yang sama, Yona juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan BBM bersubsidi.

"Pemerintah sudah menyampaikan bahwa tidak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Biosolar tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter," katanya.

Yona meyakini stok BBM bersubsidi masih aman selama penggunaannya tetap tepat sasaran. Menurutnya, potensi antrean dan berkurangnya stok lebih banyak dipengaruhi oleh pergeseran pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.

"Selama masyarakat menengah ke atas tidak ikut-ikutan mengonsumsi BBM bersubsidi, saya yakin kuota yang disediakan pemerintah akan mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yona melihat kenaikan harga BBM non-subsidi dapat menjadi momentum untuk memperkuat penggunaan transportasi publik di Surabaya. Namun, pemerintah juga harus memastikan aspek keamanan dan kenyamanan layanan agar masyarakat bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.

"Ketika masyarakat mulai mempercayakan mobil pribadinya dan beralih menggunakan transportasi publik, maka pemerintah harus menjamin rasa aman dan nyaman. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan rupiah," tegasnya.

Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk ikut memberi contoh penggunaan transportasi publik apabila kualitas layanan benar-benar ditingkatkan. Yona juga mengingatkan kembali program Jumat Bersepeda yang pernah dijalankan sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan mendorong gaya hidup sehat.

"Kalau keamanan dan kenyamanannya terjamin, kami siap menjadi contoh. Tidak harus selalu menggunakan mobil pribadi, transportasi publik juga bisa menjadi pilihan. Kami di Komisi A lebih fokus pada aspek pelayanan publiknya. Namun saya yakin rekan-rekan di komisi yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur sudah memikirkan langkah-langkah yang diperlukan," tegasnya.