Edukasi Pajak Masuk Sekolah, Sasar Generasi Muda

RRI.CO.ID, Sidoarjo – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II memperluas program inklusi kesadaran pajak hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menjalin kerja sama bersama 15 SMP di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk menanamkan pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak kepada generasi muda sejak dini.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Mojopahit Kanwil DJP Jawa Timur II, Kamis 18 Juni 2026.

‎Kegiatan itu disaksikan oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo serta diikuti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru dari 15 SMP mitra. Sebanyak 63 peserta hadir dalam rangkaian acara yang meliputi penandatanganan PKS, pemaparan materi inklusi kesadaran pajak, hingga sesi diskusi dan tanya jawab.

‎Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Arridel Mindra menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Menurutnya, penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pembangunan infrastruktur.

‎“Pajak merupakan keniscayaan dalam kehidupan bernegara. Melalui pajak, masyarakat bergotong royong membiayai kebutuhan negara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kesadaran pajak perlu dibangun sejak usia sekolah agar tumbuh menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

‎Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Melalui pendekatan tersebut, materi mengenai pajak dapat diajarkan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan kepada peserta didik.

‎Lebih lanjut, Arridel menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman perpajakan, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki karakter kuat, menjunjung nilai bela negara, serta memahami pentingnya kontribusi kepada negara melalui pajak.

‎“Melalui pendidikan, diharapkan tumbuh generasi yang memiliki kesadaran pajak sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara kolaboratif di masa mendatang,” katanya.

‎Sebelumnya, program inklusi kesadaran pajak telah diterapkan pada jenjang perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Pada 2026, Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah pertama di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II yang menjadi lokasi perluasan program ke tingkat SMP. Ke depan, program serupa akan dikembangkan secara bertahap di SMP lainnya di wilayah Jawa Timur II.

‎Dia berharap para kepala sekolah dan guru dapat menjadi motor penggerak dalam implementasi materi kesadaran pajak di lingkungan sekolah masing-masing. Ia juga mengajak para pendidik untuk menyisipkan contoh-contoh sederhana mengenai manfaat pajak dalam pembelajaran sehari-hari agar siswa memahami kontribusi pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.