RRI.CO.ID, Sidoarjo - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima perajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Menurutnya, stabilitas harga kedelai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro sekaligus menahan kenaikan harga pangan di masyarakat.
Hal itu disampaikan BHS saat mengunjungi sentra industri tahu di kawasan Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog langsung dengan para perajin mengenai persoalan harga bahan baku dan kebutuhan energi untuk proses produksi.
BHS mengatakan, berdasarkan perhitungannya, harga kedelai impor seharusnya masih dapat ditekan. Dengan kurs rupiah sekitar Rp18.000 per dolar AS, harga kedelai di tingkat internasional berada di kisaran Rp7.200 per kilogram sebelum ditambah biaya pengiriman dan margin distribusi.
“Kalau dihitung dengan ongkos kirim sekitar 6 persen dan margin keuntungan yang wajar, harga kedelai yang sampai ke perajin seharusnya tidak lebih dari Rp9.500 per kilogram. Saat ini mereka masih membeli sekitar Rp10.500 per kilogram,” kata BHS, Jumat 12 Juni 2026.
Ia menilai kedelai merupakan komoditas strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena menjadi bahan baku utama pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
“Kami berharap harga kedelai bisa diturunkan lagi menjadi sekitar Rp9.500 per kilogram. Apalagi nilai tukar dolar sekarang mulai turun. Kalau harga bahan baku turun, harga tahu dan tempe di masyarakat juga bisa tetap terjangkau,” ujarnya.
Selain persoalan bahan baku, BHS juga menyoroti penggunaan bahan bakar untuk produksi tahu. Berdasarkan hasil dialog dengan perajin, sebagian pelaku usaha masih menggunakan kayu bakar bahkan limbah plastik sebagai sumber energi.
Menurut dia, penggunaan plastik sebagai bahan bakar berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan karena menghasilkan emisi berbahaya.
“Kalau menggunakan plastik tentu membahayakan lingkungan dan masyarakat karena berpotensi menghasilkan mikroplastik. Karena itu, saya mendorong agar industri tahu beralih menggunakan gas yang lebih bersih dan efisien,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, BHS mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak PGN Jawa Timur-Bali guna membahas kemungkinan perluasan jaringan gas ke kawasan sentra industri tahu di Sidoarjo.
“Saya sudah menghubungi PGN agar pipa gas bisa menjangkau kawasan industri tahu ini. Harapannya biaya pemasangan bisa sangat murah, bahkan kalau memungkinkan gratis melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” ujar dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Heni Setyaningtyas menyambut baik dukungan yang diberikan BHS terhadap kebutuhan energi para perajin.
Menurut Heni, upaya komunikasi dengan PGN sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Namun, hingga kini masih terdapat sejumlah kendala yang membuat perluasan jaringan gas belum dapat terealisasi.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak BHS. Beberapa persoalan yang selama ini belum terselesaikan, khususnya terkait jaringan gas, hari ini sudah mulai difasilitasi dan dikomunikasikan kembali dengan PGN,” kata Heni.
Ia menilai pemanfaatan jaringan gas akan menjadi solusi jangka panjang bagi sentra industri tahu karena mampu mengurangi polusi sekaligus menekan biaya produksi.
“Kalau jaringan gas bisa masuk, para perajin tidak lagi bergantung pada bahan bakar yang berisiko terhadap lingkungan. Harapannya produksi menjadi lebih efisien dan kondisi lingkungan di sekitar sentra industri juga lebih baik,” ujar Heni.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....