RRI.CO.ID, Sidoarjo - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menuai perhatian dari kalangan sopir truk di Jawa Timur. Persaudaraan Driver Seluruh Indonesia (PDSI) menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat.
Ketua Umum PDSI sekaligus Koordinator I Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah, mengatakan selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong sebagian pihak mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik penyalahgunaan. Kondisi ini dikhawatirkan justru memperburuk persoalan distribusi BBM yang selama ini masih menjadi sorotan.
"Yang kami khawatirkan makin banyak penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM non-subsidi. Dampaknya bisa memunculkan lebih banyak mafia BBM, penimbunan, hingga penyalahgunaan barcode untuk mendapatkan solar atau BBM subsidi," kata Angga, Selasa 10 Juni 2026.
Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pada kenaikan harga Pertamax, tetapi juga efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi. Hingga saat ini, kata Angga, masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan yang membuat distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran.
"Pemerintah harus lebih serius mengontrol penyaluran BBM subsidi agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Kalau pengawasannya lemah, potensi penyalahgunaan akan semakin besar," ujarnya.
PDSI bersama GSJT berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak tegas praktik penimbunan dan mafia BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus mencegah dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....