RRI.CO.ID, Surabaya - Tingginya penggunaan internet membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi. Namun kemudahan tersebut juga diikuti meningkatnya risiko penyebaran hoaks, disinformasi, hingga berbagai konten negatif yang dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Katim Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur, Eko Setiawan, mengatakan upaya memerangi hoaks tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan platform digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat.

"Pengguna internet di Jawa Timur sudah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Artinya ruang digital sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu tanggung jawab menjaga ruang digital juga harus dilakukan bersama," kata Eko dalam dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya memperingati Hari Media Sosial, Rabu 10 Juni 2026.

Ia menjelaskan, masyarakat menjadi elemen pertama yang berperan penting dalam menekan penyebaran hoaks. Masyarakat perlu memiliki kecakapan digital agar mampu memilih, memilah, dan memahami informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain.

Menurut Eko, kepedulian masyarakat terhadap kualitas informasi menjadi penting karena dampak hoaks tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman. Informasi palsu juga berpotensi memicu perpecahan, menimbulkan kepanikan, hingga dimanfaatkan untuk berbagai bentuk penipuan digital yang merugikan masyarakat.

Elemen kedua adalah pemerintah. Eko mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan regulasi, edukasi, dan pengawasan untuk melindungi masyarakat di ruang digital. Berbagai upaya dilakukan melalui program literasi digital, sosialisasi keamanan bermedia sosial, penyediaan kanal pengaduan konten negatif, hingga penguatan perlindungan anak di internet.

"Pemerintah harus hadir melalui aturan dan edukasi. Tetapi hasilnya akan lebih efektif ketika masyarakat ikut terlibat dan memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga ruang digital," ujarnya.

Sementara itu, platform digital menjadi elemen ketiga yang tidak kalah penting. Menurutnya, penyelenggara platform perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta memperkuat pengawasan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun konten negatif lainnya.

Eko menegaskan, ketiga elemen tersebut harus bergerak dalam arah yang sama. Kolaborasi menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif, terlebih ketika internet telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari.

"Kalau hanya satu pihak yang bergerak, hasilnya tidak akan maksimal. Pemerintah, masyarakat, dan platform digital harus saling menguatkan untuk mewujudkan ruang digital yang lebih sehat," ucapnya.