Pemprov Jatim Raih WTP Sebelas Kali Berturut-Turut

RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini memperpanjang raihan WTP Pemprov Jatim menjadi sebelas kali berturut-turut sejak 2015.

Opini WTP diserahkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Selasa 9 Juni 2026.

Gubernur Khofifah menyampaikan syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jatim dan DPRD Jatim.

“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur dan dukungan DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujar Khofifah.

Meski kembali meraih opini tertinggi, Khofifah menegaskan pihaknya tidak akan berpuas diri. Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” katanya.

BPK juga mencatat kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemprov Jatim. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 1.681 dari total 1.956 rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Persentase tindak lanjut tersebut mencapai 86,20 persen. Angka itu melampaui rata-rata nasional yang berada di level 75 persen.

Menurut Khofifah, capaian tersebut mencerminkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun, ia menegaskan bahwa masih ada ruang perbaikan yang harus terus dilakukan.

Sementara itu, Widhi Widayat mengapresiasi capaian Pemprov Jatim dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional.

“Capaian Tindak Lanjut LHP Jatim sebesar 86,20 persen ini melampaui laporan rekomendasi BPK rata-rata secara nasional sebesar 75 persen. Kami berharap ini menjadi langkah lebih baik dan berdampak bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.