‎RRI.CO.ID, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai memperketat pengeluaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan efisiensi itu dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk berbagai sektor.

Efisiensi dilakukan terutama pengelolaan sampah yang menyedot biaya operasional cukup besar. ‎Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan seluruh OPD diminta melakukan penghematan pada berbagai pos belanja.

Mulai dari anggaran makan dan minum hingga kebutuhan operasional lainnya. Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan pemerintah lebih cermat dan selektif dalam menggunakan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

‎“Efisiensi anggaran harus dilakukan bersama-sama. Saya sudah meminta Sekda dan seluruh OPD untuk melakukan penghematan agar anggaran yang tersedia bisa lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat,” kata Subandi, Selasa 9 Juni 2026.

‎

‎Subandi menjelaskan salah satu alasan utama penerapan efisiensi adalah besarnya kebutuhan biaya pengelolaan sampah. Untuk operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon, Pemkab Sidoarjo harus menyiapkan anggaran sekitar Rp34 miliar.

Anggaran yang dialokasikan itu untuk kebutuhan mesin dan operasional, di luar biaya bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, Pemkab juga menerapkan sistem dashboard pemantauan kinerja OPD guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan mendukung pembangunan daerah. ‎

“Harapan kami, efisiensi ini bisa dirasakan bersama. Kita berhemat bersama, merasakan bersama, sehingga anggaran yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Subandi.

‎

‎